Jakarta - Pemerintah harus mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia. Demikian dikatakan Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko, Senin, 28 Desember 2020.
"Berdasarkan Undang-Undang, kalau bicara wabah, masyarakat disiplin atau tidak itu tetap tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, untuk membuat masyarakat peduli, pemerintah harus melakukan hal-hal tertentu," ujar Miko.
Jangan PSBB transisi, menurut saya itu tidak serius.
Menurut Miko, apabila tidak melakukan sesuatu berarti tanggung jawab pemerintahnya berkurang atau menurun. Jika Covid-19 di Indonesia mau menurun, pemerintah harus mengadakan upaya-upaya yang serius.
"Pemberlakuan PSBB pada provinsi-provinsi yang kasusnya tinggi harus dilakukan secara serius. PSBB lokal jika dilakukan serius ada manfaatnya, kalau tidak serius akan lemah. Jangan PSBB transisi, menurut saya itu tidak serius," ungkap Miko.
Miko mengatakan, untuk membendung pertambahan kasus Covid-19 tidak hanya dilakukan dengan adanya pemberlakukan PSBB karena kasusnya mungkin bisa bertambah maupun berkurang.
Menurutnya, pemerintah juga harus siap apabila kapasitas rumah sakit sudah penuh, misalnya dengan menghitung jumlah kapasitas yang diperlukan, mempersiapkan rumah sakit atau gedung-gedung yang dapat dijadikan tempat layanan kesehatan, serta melakukan recruitment perawat atau relawan dengan pemberian gaji yang sesuai. [] (Amalia Amriati Fajri)