Jakarta, (Tagar 11/7/2018) - Hasil survei terbaru Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengungkap enam nama cawapres dari kalangan santri. Berturut-turut sesuai elektabilitasnya yakni TGB Zainul Majdi (34,1 persen), diikuti oleh Romahurmuziy (27 persen), Muhaimin Iskandar (22,9 persen), Mohammad Mahfud MD (7 persen), Din Syamsuddin (6,1 persen), dan Said Aqil Siroj (2,9 persen).
Kunto Adi Wibowo Peneliti KedaiKOPI menjelaskan bahwa publik menilai kurangnya aspek karakter religiusitas pada sosok Joko Widodo dan Prabowo.
"Dari 12 kata sifat dan kepribadian, responden menilai Joko Widodo sosok santun, merakyat, dan humoris, sedangkan Prabowo Subianto dipersepsikan berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat. Namun, keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas," ujar Kunto dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/7), dilansir Antara.
Ia mengatakan mayoritas responden atau sebesar 49,8 persen menjadikan aspek karakter dan kepribadian capres serta cawapres sebagai pertimbangan utama dalam memilih presiden dan wakil presiden.
Kunto mengatakan karena aspek itu, maka pilihan cawapres yang sesuai bagi Jokowi maupun Prabowo adalah yang bisa menambal karakter dan kepribadian masing-masing calon presiden.
"Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres memang tepat, sebab itulah yang dibutuhkan Jokowi," jelas Kunto.
Berdasarkan hasil surveinya, KedaiKOPI mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri, berturut-turut sesuai elektabilitasnya yakni TGB Zainul Majdi (34,1 persen), diikuti oleh Romahurmuziy (27 persen), Muhaimin Iskandar (22,9 persen), Mohammad Mahfud MD (7 persen), Dien Syamsudin (6,1 persen), dan Said Aqil Siroj (2,9 persen).
"Tokoh-tokoh ini dipersepsikan sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi," ujar dia.
TGB Zainul Majdi
Pada Rabu (4/7) Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi menyatakan dukungan pada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua sebagai Presiden RI.
Menurut TGB yang adalah kader Partai Demokrat, ia anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, keputusannya mendukung Jokowi itu setelah melalui pertimbangan berkaitan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat.
Ia menilai selama Jokowi memimpin, pencapaian kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB sudah berhasil dan apabila ada pergantian pada level kepemimpinan nasional, maka akan terjadi kemandekan baik dari segi ekonomi maupun sosial di wilayah Mandalika dan juga NTB.
TGB mengatakan, dukungan kepada Jokowi murni sebagai keputusan pribadi dan tanggung jawab sebagai anak bangsa.
"Saya telah mengamati situasi perpolitikan nasional selama empat tahun belakang ini. Dalam pandangan saya, gesekan dan polarisasi umat dengan menggunakan sentimen agama semakin mengkhawatirkan," kata TGB di Mataram, Jumat (6/7).
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, mengapresiasi pernyataan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang mendukung kepeminpinan Presiden Joko Widodo untuk periode kedua.
"Ini adalah hal yang biasa dalam dunia politik. Hal ini karena Tuan Guru Bajang (TGB) orang yang cerdas dalam menentukan sikap. Apalagi melihat realita politik hari ini, mau tidak mau harus diakui keberhasilan pembangunan pemerintahan Jokowi," ujar Zamroni di Mataram, Sabtu (7/7).
Menurut dia, indikator keberhasilan pembangunan Jokowi bisa dilihat dari program infrastruktur yang ada di NTB, salah satunya adalah program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.
Zamroni menuturkan selama ini perhatian Jokowi terhadap NTB begitu luar biasa merujuk kepada intensitas Presiden Jokowi mengunjungi NTB dalam berbagai event sebanyak delapan kali.
"Jika TGB hari ini menentukan pilihannya ke Jokowi, hal itu wajar, karena TGB merasa Presiden Jokowi sudah berbuat banyak untuk NTB," lanjutnya.
Romahurmuziy
Romahurmuziy Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2019. Ia akrab disapa Rommy. Sebagai salah satu partai pengusung, pihaknya melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Joko Widodo.
Rommy di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (9/7), mengatakan Presiden Jokowi telah mengantongi 10 nama yang akan menjadi cawapresnya dan nama-nama itu telah disampaikan kepada ketua umum partai pendukung.
Namun Rommy enggan membocorkan nama-nama calon pendamping Jokowi dan hanya memberikan kisi-kisi figur tokoh tersebut.
"Saya hanya bisa katakan dari 10 nama ada figur politisi, ada figur cendekiawan, purnawirawan TNI Polri dan kalangan teknokrat dan profesional," katanya.
Rommy mengatakan figur cawapres itu tinggal dibahas bersama dengan semua pimpinan partai koalisi dan saat ini Jokowi meminta pendapat masing-masing ketua umum terkait 10 nama yang sudah ada.
Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar akrab disapa Cak Imin terlihat paling semangat mengkampanyekan dirinya layak sebagai cawapres Jokowi.
Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan pada Jokowi, dengan syarat Presiden Jokowi memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Cak Imin mempopulerkan jargon Join (Jokowi-Cak Imin) sebagai wujud kesiapannya ditunjuk sebagai cawapres Jokowi.
Pada Kamis (19/4) di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Cak Imin secara terbuka meminta didoakan para nelayan dan ibu-ibu agar dapat menjadi wakil presiden pada 2019.
"Saya anggap yang hadir di sini sebagai ibu saya. Karena itu saya mohon doa dari ibu-ibu supaya saya bisa jadi wakil presiden di 2019," katanya.
Spontan ucapan Cak Imin dibalas oleh para hadirin. "Aamiin. Kami doakan semoga Cak Imin bisa jadi wakil presiden."
Mahfud MD
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan, Joko Widodo membutuhkan sosok calon wakil presiden yang bersih, dan Mahfud MD bakal mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi.
"Mahfud MD sangat cocok mendampingi Jokowi karena di tengah parpol saling berebut posisi cawapres, Mahfud adalah figur yang bisa diterima semua pihak," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/7).
Dia mengatakan figur cawapres sangat menentukan karena meskipun elektabilitas Jokowi sangat tinggi, namun kalau salah memilih nama cawapres bisa berakibat fatal.
Menurut dia, sosok Mahfud adalah figur yang bersih karena merupakan aktivis dan intelektual yang berintegritas sehingga dibutuhkan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas.
"Mahfud merupakan figur komplet karena berpengalaman di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai Guru Besar Hukum, Mahfud juga selalu menjadi rujukan berbagai masalah, khususnya terkait masalah hukum dan kebangsaan," ujarnya.
Menurut dia, Mahfud juga berlatar belakang santri dan pernah menjadi Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sehingga mampu diterima berbagai kelompok.
Menurut Ujang, langkah yang harus diambil Jokowi saat ini adalah memilih figur bersih dan bisa meningkatkan elektabilitasnya karena dianggap lebih penting dibandingkan mengedepankan keterwakilan politik.
"Terkait posisi Mahfud dari non-parpol, itu tidak masalah karena kalau sudah dipilih Jokowi maka partai koalisi akan ikut. Hal sama juga pernah terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih Boediono, aman saja karena koalisi tidak pecah dan menang mutlak ketika Pilpres," katanya.
Ujang menilai Jokowi dan partai pendukungnya bisa saja memilih figur dari luar Jawa sebagai cawapres namun hal itu belum tentu efektif jika tidak bisa menambah elektabilitas Jokowi.
Menurut dia, terkait keterwakilan politik, hal itu bisa dilakukan Jokowi saat membentuk kabinetnya nanti karena figur-figur dari luar Jawa yang kompeten dan berintegritas harus dipertimbangkan masuk dalam kabinet Jokowi.
"Kalau soal keterwakilan politik, bisa dibangun dalam kabinet nanti. Percuma memilih figur dari luar Jawa kalau hanya demi keterwakilan politik namun tidak bisa menambah elektabilitas," katanya.
Menurut dia sangat rasional kalau Jokowi meminang Mahfud MD karena merupakan intelektual dan bersih sehingga tidak tersandera masalah hukum.
Din Syamsuddin
Seorang tokoh Muhammadiyah, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pada Senin, 23 Oktober 2017 petang Presiden Jokowi mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin MA atau Din Syamsuddin sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.
Pada Selasa (10/7) di Jalan Brawijaya VIII Nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Din Syamsuddin memberikan tanggapan mengenai namanya masuk bursa cawapres.
"Ada dukungan dalam bentuk permintaan pada saya untuk jadi apa pun itu termasuk bentuk jadi cawapres atau mungkin jadi capres. Tentu sangat manusiawi kalau saya merasa tersanjung, siapa sih nggak mau yang mendapat amanat yang mulia, terhormat seperti itu," ucapnya.
Din pun menyatakan kesanggupan seandainya diberikan kepercayaan sebesar itu.
"Alhamdulillah, Insya Allah sanggup. Pengalaman memimpin ormas besar termasuk juga lembaga atau organisasi tingkat internasional sebagai presiden tokoh agama Asia dan juga dunia dan berbagai lainnya," tutur Din.
Namun, lanjut Din, ia tidak tidak terlalu berambisi menyikapi namanya masuk bursa cawapres itu.
"Ambisi boleh, tapi jangan ambisius untuk sebuah jabatan. Jangan beri jabatan kepada yang ambisius, apalagi minta-minta jabatan," kata Din.
Said Aqil Siroj
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengaku potongan dirinya tidak pantas menjadi orang politik. Hal ini ia sampaikan, menanggapi banyaknya kalangan yang menilainya layak mendampingi Joko Widodo dalam bursa cawapres untuk Pilpres 2019.
"Saya ini potongannya nggak pantas jadi orang politik. Saya ini potongannya ceramah, seminar," kata Said Aqil disela-sela halalbihalal Muslimat NU di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, Minggu, (8/7).
Ia juga mengaku hingga saat ini belum ditemui oleh siapa pun apalagi oleh Presiden Joko Widodo terkait bursa cawapres.
Sebelumnya, mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan agar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) yang kembali dicalonkan sejumlah partai politik menjadi calon Presiden RI 2019-2024.
Koordinator Pemuda Ahlus Sunnah Wal Jama`ah (Aswaja) Nur Khalim dalam keterangan tertulisnya menyatakan, kedudukan Said Aqil, akan memperkuat posisi Jokowi pada Pilpres 2019.
"NU itu warga organisasi massa terbesar di Indonesia sehingga jika ketua umumnya jadi cawapres, maka warga NU atau Nahdliyin dipastikan akan memilih," ujar Nur Khalim.
Nur Khalim mengatakan, pasangan Jokowi-Said Aqil merupakan hubungan kalangan nasionalis dan santri.
Ia menambahkan, Kiai Said Aqil sudah menjabat Ketua Umum PBNU dua periode, dan sukses sekaligus menjadikan NU sebagai rujukan perdamaian di berbagai negara.
Sementara itu, Direktur Said Aqil Siroj Institute M Imdadun Rahmat menyebutkan sosok KH Said Aqil Siradj adalah salah seorang tokoh sentral pemersatu kekuatan Islam.
Selain menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan ketua gabungan ormas-ormas Islam (LPOI), Kiai Said Aqil adalah pembaharu gerakan Islam di Indonesia.
"Beliau adalah salah satu pemikir Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Gagasan moderasi Islam dan Islam Nusantara sudah beliau sematkan dalam dinamika pemikiran Islam dunia," ujar Imdadun.
Daftar Prioritas
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan saat ini partainya masih mematangkan list nama dalam daftar prioritas calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yang jumlahnya sebanyak tiga hingga lima orang.
"Sekarang sudah masuk daftar prioritas sebanyak tiga hingga lima orang. PDIP ada daftar panjang, pendek dan prioritas cawapres, daftar panjang 15-20 nama, daftar pendek 5-10 nama dan prioritas 3-5 orang," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7).
Ia mengatakan untuk nama-nama yang ada dalam daftar pendek dan prioritas, hanya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tahu.
Karena itu ia mengaku tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar pendek dan prioritas, namun untuk daftar panjang ada nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD.
"(Muhaimin) masuk dalam daftar panjang, namun apakah masuk daftar pendek dan prioritas, hanya Ketua Umum PDIP dan Jokowi yang tahu," ujarnya.
Hendrawan tidak bisa memastikan apakah munculnya nama tokoh non-partai dalam daftar cawapres, merupakan pertanda ada kecenderungan tokoh di luar parpol yang dipilih.
Menurut dia, Megawati memiliki kewenangan untuk memasukkan nama-nama kandidat dalam daftar cawapres yang akan mendampingi Jokowi.
"Para ketua umum parpol saling mencalonkan diri satu sama lain, maka memilih salah satu bisa menimbulkan iritasi kekacauan yang lain. Atas dasar logika seperti itu ya kita pelajari," katanya.
Dia mengatakan parpol koalisi sudah diajak berkomunikasi untuk membahas cawapres khususnya yang ada dalam daftar prioritas. (af)
