Bantul, Yogyakarta, (Tagar 21/10/2018) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Idham Samawi dalam Sosialisasi Kebangsaan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan ujung Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat di desa.
"Ujung dari semua pemerintahan di NKRI itu di desa, apalagi setelah pejabat publik desa dan kepala desa dipilih oleh rakyat. Sebetulnya demokrasi ala Indonesia itu di desa," katanya di sela Sosialisasi Kebangsaan, di Bantul, Sabtu (20/10) mengutip kantor berita Antara.
Sosialisasi Kebangsaan yang digelar anggota DPR asal DIY itu mengambil tema 'Peran Strategis Desa Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Kegiatan itu diikuti seluruh kepala desa se-Bantul.
Menurut Idham, pemerintahan desa yang dipimpin kepala desa itu memiliki peran sangat strategis serta menjadi ujung tombak dalam segala kehidupan masyarakat. Selain itu, desa juga mempunyai kearifan lokal.
"Begitu strategisnya desa itu, jadi kalau kita mau membangun cinta Tanah Air, cinta pada bangsa negara harus dimulai dari cinta kepada desanya, lalu cinta kepada kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya bangsa negara," katanya pula.
Mantan Bupati Bantul dua periode ini menjelaskan, bupati atau pun wali kota dengan rakyat masih ada jarak, tetapi kalau lurah atau kepala desa dengan rakyat sangat dekat karena dalam kehidupan sehari-hari sering ketemu.
"Jadi keluhan yang pertama bisa disampaikan rakyat kepada pemerintah itu di desa, itu konkret, karena tiap hari ketemu, di warung, di pasar. Jadi tidak ada sekat, misalnya rakyat lapar, anak kurang gizi putus sekolah dan sebagainya," katanya lagi.
Karena itu, menurut dia, Pemerintah Indonesia dalam memajukan desa dan masyarakatnya sudah menjadi perhatian utama, salah satunya dengan penggelontoran dana desa yang besarannya minimal Rp 1 miliar, bahkan hingga Rp 3 miliar.
"Angka yang cukup besar, dan saya dengar dalam pembahasan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun 2019 akan ditambah dana desa itu, dan menurut saya itu yang paling benar," katanya pula.
Dengan demikian, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Program Nawacita yang membangun bangsa dari pinggiran-pingiran itu merupakan langkah yang tepat, brilian.
"Pinggiran-pingitan kota/kabupatan itu ya desa, kalau pinggiran negara itu perbatasan, jadi desa strategis sekali, sehingga pada sosialisasi ini kita bicara Pancasila di depan para kepala desa sebagai ujung pemerintahan," katanya menegaskan.
Mampu Membangun Persatuan Bangsa
Sementara itu di Jakarta, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak hanya menciptakan beragam prestasi, tapi mampu membangun persatuan bangsa dengan semangat kerakyatan.
"Berbagai prestasi diciptakan Pemerintahan Presiden Jokowi terutama percepatan pembangunan infrastruktur yang secara teknokratis dimaknai dalam peningkatan koneksitas, aksesibilitas, kemudahan mobilisasi, serta ketersediaan daya pengungkit kemajuan," kata Hasto Kristiyanto, di Jakarta.
Dalam perspektif kebudayaan, kata dia lagi, percepatan pembangunan infrastruktur itu memperkuat rasa percaya diri, optimisme, serta membangun budaya kerja Indonesia berprestasi.
Hasto menjelaskan, perjalanan empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangatlah dinamis.
Pada awal pemerintahan, tahun 2014 hingga 2015, menurut dia, diwarnai dengan penghadangan parlemen, sehingga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu praktis tidak memiliki kaki di pimpinan DPR RI dan alat kelengkapan dewan.
"Penghadangan ini berlangsung selama hampir satu tahun, ditandai dinamika politik yang tajam dan penuh intrik kekuasaan," katanya.
Menurut dia, dalam situasi "political heavy" penuh hadangan di DPR RI tersebut, terbukti Presiden Joko Widodo mampu merangkul para pihak serta membangun keyakinan kolaborasi-gotong royong dengan seluruh komponen bangsa.
"Dalam empat tahun pemerintahannya, justru Pak Jokowi dan Pak JK semakin menuai beragam prestasi," katanya pula.
Peningkatan keadaban politik terpenting dari Presiden Joko Widodo, menurut dia, adalah menghadirkan kekuasaan di rumah-rumah rakyat melalui tradisi blusukan, Program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program e-Warong, sertifikasi tanah untuk rakyat, serta program kerakyatan lainnya.
PDI Perjuangan, menurut Hasto, lebih menyoroti watak dan kepribadian pemimpin sebagai faktor dominan bagi bangkit optimisme bangsa.
"Banyak yang lupa bahwa penilaian utama seorang pemimpin itu dari watak dan karakternya. Pak Jokowi sosok yang tulus, merakyat, dan dengannya instrumen rasa penuh nilai-nilai kemanusiaan mengalir dalam keputusan politiknya," katanya lagi.
Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu "genuine" dan menyapa rakyat dengan salaman dan ketulusan, maka rakyat pun datang penuh antusiasme dan tanpa jarak menyampaikan usulan program pada pemimpinnya.
"Watak kepemimpinan seperti itulah yang mampu membangunkan energi optimisme bangsa. Pak Jokowi sangat menghargai proses. Menguatnya rasa percaya diri bangsa di dunia internasional. Semua terjadi karena api perjuangan kembali menyala, karena tanpa api perjuangan yang menyala-nyala, suatu bangsa akan mati," kata dia pula. []
