Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta empat hal penting untuk menunjang pelaksanaan PPKM Mikro Darurat dalam mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.
"Kebutuhan dukungan, pertama pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," kata Anies, Rabu, 30 Juni 2021.
Kedua, kata Anies, Pemprov DKI minta kepada pemerintah pusat agar ada penambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung dalam menangani pasien Covid-19.
Eks Mendikbu itu berharap tenaga kesehatan di rumah sakit bisa diisi oleh mahasiswa dan dosen yang berkecimpung di bidang kesehatan.
Anies juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk menambah tracer profesional lapangan dan tenaga vaksinator.
“Tracer profesional lapangan butuh tambahan 2.156 orang untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk dan tenaga vaksinator tambahan sejumlah 5.139 orang dengan perincian tenaga kesehatan sebanyak 2.050 orang dan non nakes sebanyak 3.089 orang,” ujarnya.
Kebutuhan dukungan, pertama pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru.
Ketiga, lanjut Anies, Pemprov DKI minta dukungan pemerintah pusat untuk membuat regulasi untuk memastikan rapid test antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaannya.
“Keempat, komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin,” katanya.
Permintaan itu disampaikan Anies dalam rapat koordinasi PPKM Mikro Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa, 29 Juni 2021. []
Baca Juga: Tekan Laju Covid-19, Pemerintah Pusat Bahas PPKM Darurat