UNTUK INDONESIA
Embargo Senjata Konvensional PBB Terhadap Iran
Embargo senjata konvensional PBB terhadap Iran berakhir 18 Oktober 2020, tapi dikabarkan Iran tidak akan belanjar persenjataan
Seorang pria berswafoto di depan persenjataan anti pesawat yang dipamerkan di Lapangan Baharestan di Teheran, Iran, 27 September 2017 (Foto: voaindonesia.com/Reuters).

Teheran - Iran mengatakan pihaknya mandiri dalam bidang pertahanan dan tidak perlu melakukan pembelian senjata besar-besaran, sementara embargo senjata konvensional PBB habis masa berlakunya pada Minggu, 18 Oktober 2020.

"Doktrin pertahanan Iran didasarkan pada ketergantungan yang kuat pada rakyat dan kapabilitasnya. ... Senjata nonkonvensional, senjata pemusnah massal dan pembelanjaan senjata konvensional bukanlah doktrin pertahanan Iran," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang disiarkan media pemerintah.

Embargo senjata Dewan Keamanan 2007 terhadap Iran akan habis masa berlakunya Minggu, 18 Oktober 2020, seperti yang disepakati berdasarkan perjanjian nuklir 2015 antara Iran, Rusia, China, Jerman, Inggris, Perancis dan AS yang berusaha mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, dengan imbalan sanksi ekonomi diringankan.

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat sejak Presiden AS Donald Trump pada 2018 secara sepihak mundur dari perjanjian itu.

Pada Agustus, pemerintahan Trump memicu proses yang bertujuan memulihkan semua sanksi PBB, setelah Dewan Keamanan PBB menolak upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata konvensional terhadap negara itu.

"Normalisasi kerja sama pertahanan Iran hari ini dengan dunia merupakan kemenangan bagi tujuan multilateralisme dan perdamaian dan keamanan di kawasan kami," kata Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif lewat Twitter. (vm/ft)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Nobel Alternatif untuk Belarus, Nikaragua, AS, dan Iran
Sebuah yayasan di Stockholm, Swedia, memberikan penghargaan disebut Nobel Alternatif kepada empat aktivis hak asasi manusia (HAM)
0
Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Presiden Jokowi atas perkembangan politik dinasti saat ini.