Pemerintah Kota Makassar

Ekonom INDEF: Belum Sinkronnya Utilitas & Kebijakan Pemerintah

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengatakan belum singkron utilitas dan kebijakan pemerintah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman. (INDEF). (Foto: Tagar/voi.id)

Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menganggap pembangunan infrastruktur masih kurang bisa mendongkrak jalannya ekonomi di Indonesia. Rizal menganggap kurang efektifnya infastruktur ini dikarenakan adanya time lag dan belum sinkronnya kebijakan dari pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi tersebut.

“Catatannya adalah karena infrastruktur ini membutuhkan lag, bahkan jika kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dari 2014-2019 pertumbuhan ekonomi kita hanya 5 % bahkan setiap tahunnya kita meleset dari target ekonomi dalam APBN kita,” ujar M Rizal Taufikurahman Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun selama 7 tahun ini belum memberikan optimalisasi utilitasnya terhadap harapan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan terjadinya time lag dalam penggunaan infrastruktur dan belum sinkronnya utilitas infrastruktur yang dibangun dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri.


Ini terbukti dengan proyek-proyek PSN misalnya kereta api cepat bandung yang kemudian terjadi over run yang sangat tinggi tadinya tidak akan membebani APBN sekarang meminta ada tambahan dari APBN.


“Yang paling penting sebenarnya infrastruktur ini bisa meningkatkan daya saing kita dan kemudian bisa menekan biaya logistik serta efisiensi,” kata Rizal.

Rizal mengatakan pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk pengembangan industri yang memiliki nilai tambah terhadap ekonomi. Mendorong pembentukan industri berbasis manufaktur juga perlu dilakukan oleh pemerintah supaya terjadi efisiensi karena penekanan biaya.

Rizal juga menyinggung soal perhitungan dana yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek infrastruktur. Menurutnya selama ini perhitungan BUMN masih kurang akurat dalam menghitungan dana yang akan dikeluarkan sehingga menjadi pembengkakan budget.

“Ini terbukti dengan proyek-proyek PSN misalnya kereta api cepat bandung yang kemudian terjadi over run yang sangat tinggi, tadinya tidak akan membebani APBN sekarang meminta ada tambahan dari APBN,” ucap Rizal.

Menurutnya hal seperti over run atau pembengkakan budget harus mendapat perhatian khusus dari BUMN. Seharusnya BUMN melakukan monitoring dan evaluasi terkait apa yang terjadi dilapangan perlu dilakukan untuk pencegahan over budget yang sering dialami.

“Yang juga kemarin hangat adalah bidang pangan kemudian kesehatan, ini juga menjadi hal yang saya kira perlu diperhatikan betul apa lagi ditengah pandemi dan recovery ekonomi serta reformasi ekonomi kita,” ujar Rizal.

Rizal menjelaskan sekaranglah waktu yang tepat untuk BUMN membuktikan dapat membangun perekonomian. Karena sejatinya BUMN merupakan agen pembangunan ekonomi yang didukung oleh pemerintah.

(Dimas Rafika)

Berita terkait
IMF Sebut Perekonomian Afghanistan Anjlok 30 Persen
Negara Afghanistansaat ini telah mengalami banyak guncangan setelah kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan.
Teten Masduki: Tanaman Hias Salah Satu Opsi Pulihkan Ekonomi
Menkop Teten Masduki mengatakan bahwa pihaknya mendukung pasar tanaman hias yang disebut sebagai salah satu opsi pemulihan ekonomi masyarakat.
Muhaimin: Santri Harus Jadi Penopang Kekuatan Ekonomi
Wakil Ketua DPR Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mendorong santri tidak lengah menjadi bagian bangsa Indonesia untuk menopang kekuatan ekonomi.
0
5 Tips Menabung Selama Setahun untuk Biaya Pernikahan
Untuk mempersiapkan biaya pernikahan ada baiknya kamu mulai menabung. Menabung untuk pernikahan bukan hal yang mudah bagi sebagian orang.