Edy Rahmayadi Buat Ketua Parpol se-Sumut Tersinggung

Ketua partai politik tersinggung dan kecewa dengan sikap Gubernur Edy Rahmayadi saat memberikan sambutan pelantikan pimpinan DPRD.
Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain. (Foto: Tagar/Reza Pahlevi)

Medan - Sejumlah ketua partai politik (parpol) tersinggung dan kecewa dengan sikap Gubernur Edy Rahmayadi saat memberikan sambutan pelantikan pimpinan DPRD Sumatera Utara di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 28 Oktober 2019.

Saat berpidato, dari podium, Gubernur Edy Rahmayadi hanya mengucapkan selamat kepada tiga pimpinan parpol dan satu pimpinan parpol yang tak hadir.

Gubernur Edy Rahmayadi hanya menyapa Ketua PDIP Sumatera Utara Japorman Saragih, Ketua Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu, dan Ketua Partai Golkar yang justru tak hadir dalam acara pelantikan itu.

Sedangkan terhadap para ketua parpol lainnya yang hadir di sana, seperti Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain tidak disebutkan atau disapa Gubernur Edy Rahmayadi.

Hal itu kemudian memantik rasa kecewa sejumlah anggota DPRD dan pimpinan parpol Sumatera Utara.

"Kecewa, karena Gubernur Sumatera Utara hanya menyebutkan tiga partai saja. Padahal lembaga DPRD itu merupakan tempatnya orang-orang partai. Ini sama saja tak menghargai para ketua atau yang mewakili partai yang hadir. Inilah yang membuat para anggota dewan dari Partai Demokrat kecewa," kata Herri ditemui usai acara.

Awalnya, kata Herri, kekecewaan itu disampaikan anggota Fraksi Demokrat kepada dirinya.

Jadi gubernur jangan hanya mengucapkan tiga partai saja

"Berdasarkan kekecewaan mereka, itulah disampaikan ke saya. Oleh sebab itu, sebaiknya Edy Rahmayadi harus menghargai semua pimpinan partai, bukan hanya tiga partai saja. Dan salah seorang ketua partai yang disebut juga tidak hadir. Sementara, saya ketua partai yang hadir dari Demokrat, ada juga dari Partai Perindo dan yang lainnya juga hadir, tapi tidak disebut," ucapnya.

Herri yang merupakan anggota DPRD Kota Medan periode 2014-2019 ini meminta Gubernur Sumatera Utara harus mempelajari lembaga DPRD merupakan perwakilan orang-orang partai.

Anggota dewan yang terpilih dan dilantik juga simbol dari banyak partai.

"Jadi gubernur jangan hanya mengucapkan tiga partai saja. Karena banyak orang partai yang duduk di sini. Ini tentunya membuat ketersinggungan yang cukup tinggi," kata Herri.

Janji Edy

Herri kemudian mengungkit masih banyak janji politik kampanye Gubernur Edy Rahmayadi saat Pilgubsu 2018 lalu yang sampai saat ini belum terealisasi.

Pemberhentian dari jabatan anggota DPRD, jika memang terbukti membuat nama citra partai jelek

Di antaranya, membuat lapangan sepak bola terbesar, membuat RS Haji Medan bertaraf internasional dan pembangunan Islamic Centre.

"Namun sampai saat ini belum nampak sedikit pun pergerakan dari janji tersebut. Saya minta kepada anggota dewan dari Demokrat untuk mengawal program pemerintah dengan baik dan benar," kata Herri.

Dia kemudian mengingatkan DPRD dari Partai Demokrat untuk tidak terlibat perbuatan menjelekkan nama partai.

"Sanksi tegas di antaranya pemberhentian dari jabatan anggota DPRD, jika memang terbukti membuat nama citra partai jelek," tandasnya. []

Berita terkait
Edy Rahmayadi Pulangkan Ratusan Warga Sumut dari Wamena
Sudah 10 hari tim yang diturunkan Pemprov berada di Wamena untuk mendata dan mengungsikan warga Sumatera Utara.
Janji DPRD Sumut Melahirkan Perda Hukum Adat
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Nasdem Berkat Laoly mengatakan siap mendukung agar dibuat Perda Hukum Adat.
Baskami Ginting dari PDIP Pimpin DPRD Sumut 2019-2024
Baskami usai pelantikan menyebutkan, dalam waktu dekat segera menyusun alat kelengkapan dewan (AKD), di antaranya pimpinan komisi.
0
Pandemi dan Krisis Iklim Tingkatkan Buruh Anak di Dunia
Bencana alam, kelangkaan pangan dan perang memaksa jutaan anak-anak di dunia meninggalkan sekolah untuk bekerja