Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengklaim kementeriannya telah mencapai sejumlah prestasi meski publik tak banyak mendengarnya. Ia berdalih para pembantunya belum maksimal menyampaikan pencapaiannya itu ke masyarakat luas.
"Sekarang mungkin gue harus mulai road show ke pemred-pemred (pemimpin redaksi media), padahal gue sebenarnya sudah komunikasi tapi mungkin tim gue kurang jago," kata Edhy Prabowo saat bicara di podcast Deddy Corbuzier, Jakarta, 14 Juli 2020.
Edhy mengklaim sektor perikanan dan ekspornya kini meningkat. Terakhir, Menteri asal Partai Gerindra ini membuka keran ekspor benih lobster, sesuatu yang dilarang pendahulunya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti
Keran ekspor benur dibuka pada 5 Mei 2020. Tak cukup sebulan, Menteri Edhy telah menetapkan 30 perusahaan yang berhak mengekspor bayi lobster yang kemudian menjadi sorotan publik. Bukan soal prestasi yang disorot tapi ihwal kebijakannya yang kontroversial.
Dari temuan majalah Tempo edisi 4 Juli 2020, dari 30 perusahaan yang ditetapkan KKP sebagai calon eksportir benur, di antaranya memiliki ikatan dengan pengurus partai. Kebanyakan dari Partai Gerindra.
Dalam PT Agro Industri Nasional (Agrinas), misalnya, ada Sakti Wahyu Trenggono duduk sebagai komisaris utama. Sakti merupakan wakilnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang masih menjabat Ketua Umum Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Sudaryono juga duduk sebagai komisaris di Agrinas.
"Menteri ikut bagi-bagi proyek itu tidak baik dan itu bagian dari praktik korupsi kebijakan," kata pengamat politik dari Unviersitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin.
Setelah berita ini mencuat ke publik, akun Twitter @podoradong mengunggah foto selembar daftar nama-nama wartawan dari berbagai media, 7 Juli 2020. Di kolom sebelah nama tercantum angka delapan hingga sembilan digit yang dianggap besaran uang yang diterima wartawan, termasuk mantan Pemred Majalah Tempo Wahyu Muryadi.
"Daftar di bawah adalah tentang bagaimana Istana membiayai awak media yang terpilih untuk jalan-jalan ke luar negeri. Dari uang pajak kalian. Makan dari uang rakyat tapi kerjaanya membohongi rakyat dengan info-info pro-pemerintah," kata akun tersebut yang telah di-cuit ulang sebanyak dua ribu kali selama enam jam pertama.
Mungkin tim gue kurang jago
Wahyu mengatakan, dokumen itu berisi daftar nama wartawan yang mengikuti perjalanan dinas Susi Pudjiastuti sewaktu menjabat menteri di KKP. "Benar saya mengikuti perjalanan dinas Bu Susi ke luar negeri tapi saya tidak menerima uang cash sama sekali," kata Wahyu kepada Tagar, Selasa pekan lalu.
Baca juga:
Dia mengaku tak mengerti mengapa dokumen lawas dari KKP itu disebarkan ke publik. "Saya dipaksa menduga bahwa tindakan jahat itu dilakukan pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan terbaru majalah Tempo. Tapi mengapa harus membunuh para pembawa pesan kebenaran, sang pemberita? Semestinya kalau berita tersebut tak benar ya protes aja redaksi, laporkan ke ombudsman internal atau adukan ke Dewan Pers," kata mantan Pemred Majalah Tempo ini.[]
