Magelang - Kantor Basarnas Semarang berencana membentuk kantor unit search and rescue (SAR) di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hal itu sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden terkait dukungan pembangunan super prioritas pariwisata Borobudur.
"Sesuai instruksi tersebut, kami diperintahkan untuk membentuk unit SAR Magelang," kata Kepala Kantor Basarnas Semarang Nur Yahya saat audiensi di kantor Setda Kabupaten Magelang, Selasa, 8 September 2020.
Rencananya, paling lama pembentukan kantor unit SAR akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.
Nur mengatakan keberadaan kantor unit itu merupakan kepanjangantangan pemerintah. khususnya Basarnas Semarang, dalam membantu bidang penanganan bencana. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Nur juga menyampaikan perihal peminjaman gedung guna mendukung pelayanan kantor unit di masa mendatang.
"Rencananya, paling lama pembentukan kantor unit SAR akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021. Tapi kalau sarana dan prasarananya sudah lengkap, bukan tidak mungkin bisa segera dipercepat," ujarnya.
Nur menambahkan, Kabupaten Magelang termasuk salah satu wilayah yang potensi musibahnya tergolong tinggi. Selain Gunung Merapi juga banyak kondisi yang membahayakan manusia, salah satunya laka air.
"Orang hanyut di sungai dan tanah longsor angkanya masih sangat tinggi. Kami masih sering mendapat laporan," ucapnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Edi Susanto menuturkan, keberadaan dan peran serta SAR memang sangat dibutuhkan di wilayahnya. Berkaca dari peristiwa erupsi Merapi tahun 2006, gerakan relawan masih belum masif seperti sekarang ini.
"Melihat kondisi tersebut, maka kami embuat tim SAR pada saat itu," kata Edi.
Baca lainnya:
- PUPR Bangun Embung Wisata Gunung di Magelang
- Antisipasi Magelang Hadapi Erupsi Merapi di Pandemi
- Ganjar Kucurkan Rp 14 M untuk Jalur Evakuasi Merapi
Sementara itu, Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto menyambut baik program pemerintah pusat. Baik dalam pengembangan pariwisata di kawasan Borobudur serta mendorong eksistensi SAR dengan membentuk semacam kelembagaan, meskipun masih berbentuk unit siaga.
"Mungkin belum seperti Surakarta, Wonosobo, Jepara yang sudah dalam bentuk Pos. Bahkan Cilacap sudah dalam kantor tipe B. Maka kami menyambut baik, semoga hal ini sebagai bentuk sinergi ke depannya dengan BPBD yang selama ini menangani bidang pelayanan yang sama," tutur Adi.
Terkait dengan kebutuhan gedung, ruang atau pun kantor, Adi memerintahkan BPBD untuk bisa berkoordinasi dengan BPPKAD, untuk mengetahui ruang yang bisa memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat unit SAR.
"Karena yang jelas ada berbagai macam keluhan masyarakat, yang sulit ditangani dan akhirnya sambatnya pada BPBD, apakah itu kecelakaan air, atau pun bencana lainnya. Padahal ini ahlinya tim SAR," ucapnya. []
