Jakarta – Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, menanggapi penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi pada BPJS Ketenagakerjaan. Timboel menduga, hal ini terjadi karena adanya persaingan pemilihan direksi baru BPJS Ketenagakerjaan.
Saya malah sebenarnya menduga ini adalah persaingan seseorang yang tidak sehat yang ingin menjadi direksi, tapi cara mainnya tidak benar.
"Jadi sampai sekarang memang Kejaksaan masih terus melakukan penyelidikan. Sampai sekarang belum bisa menemukan tindak pidananya di mana. Jadi saya malah sebenarnya menduga ini adalah persaingan seseorang yang tidak sehat yang ingin menjadi direksi, tapi cara mainnya tidak benar," ujar Timboel kepada Tagar, Rabu, 6 Januari 2021.
Timboel mengatakan, dirinya memang mengetahui jika beberapa karyawan BP Jamsostek dipanggil Kejaksaan. Pemanggilan ini lantaran adanya laporan dari seseorang dengan dugaan salah investasi yang membuat BPJS Ketenagakerjaan merugi hingga Triliunan rupiah.
“Iya jadi memang saya juga mendengar ada beberapa karyawan di BP jamsostek itu dipanggil kejaksaan. Jadi ini bermula dari adanya laporan dari seseorang ke kejaksaan, ada indikasi dugaan salah investasi sehingga meluluhkan sekitar triliunan. Nah ini memang pahit-pahitnya kan pertama, itu apa seleksi dewan direksi ya, yang Februari 2021 ini akan berganti,” sebutnya.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. (Foto:Tagar/ tangkapan layar YouTube Transformasi Kebijakan Publik)
Oleh sebab itu, Timboel meminta agar Kejaksaan melakukannya secara profesional, tidak boleh ada yang dirahasiakan dan harus berdasarkan laporan-laporan yang tidak mengganggu kenyamanan karyawan BPJS Ketenagakerjaan lainnya.
"Persoalannya masih di kejaksaan dan segera saja dituntaskan di kejaksaan Kalau memang ada naikkan ke penyidikan, kalau tidak ada ya di stop saja. Artinya jangan menjadikan bola liar dalam proses seleksi," ujarnya.
- Baca juga : Dugaan Korupsi di BPJS Tenagakerja Mencapai Triliunan Rupiah
- Baca juga : Pemerintah Abaikan Hasil Rapat dengan DPR Soal Iuran BPJS
Sebab, berdasarkan hasil penelusuran Timboel tentang investasi saham yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, semua investasi saham masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan revisi dari PP Nomor 99 Tahun 2013.
"Nah jadi saya coba telusuri memang setelah saya lihat katanya ada investasi saham yang memang membeli saham-saham yang tidak baik dan sebagainya. Tapi menurut saya sesuai dengan PP 55 2015, PP revisi dari PP 99 2013 terkait dengan investasi itu di saham maupun di instrumen lainnya," jelasnya. []
