Medan - Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi kembali mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sumut mengusut dugaan korupsi di Akademi Pariwisata (Akpar) Medan.
Dugaan korupsi temuan mahasiswa, di antaranya proyek pengecoran jalan sekitar area dome di Akpar Medan dengan pagu anggaran sebesar Rp 900 juta bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017.
Dugaan korupsi proyek indoor sport center dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,4 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
Dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kelas dengan pagu anggaran sebesar Rp 58,4 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
Dugaan korupsi proyek instalasi ulang jaringan listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,7 miliar bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019.
"Kami dari Alamp Aksi meminta Polda Sumut mengusut tuntas dugaan korupsi di Akpar Medan. Karena merugikan negara dan sengsarakan rakyat," kata Faqih Muwahid, koordinator aksi unjuk rasa di Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan, Rabu, 19 Agustus 2020.
Massa melakukan aksi unjuk rasa agar kepolisian menindaklanjuti aspirasi mereka.
Jika betul ada indikasinya korupsi, kami meminta agar teman-teman mahasiswa membuat pengaduan resmi
Ini aksi kesekian mereka lakukan di Markas Polda Sumut dengan tuntutan serupa.
"Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan merebaknya virus corona. Seakan tidak mau ketinggalan, Indonesia khususnya Sumut juga sedang disibukkan adanya virus corona. Namun nampaknya, keberadaan virus corona seakan menjadi alasan bagi para aparat penegak hukum untuk tidak memberantas korupsi. Kami tidak mau Polda Sumut menunda penyelidikan dugaan korupsi," kata Faqih.
Dia menyebut, virus korupsi memiliki dampak yang lebih mengerikan daripada virus corona.
Karena virus korupsi mampu membuat masyarakat sengasara, menderita, sekarat dan melarat sehingga dapat membunuh masyarakat secara perlahan dan tersiksa.
“Virus korupsi telah menular di Akpar Medan. Diduga beberapa proyek tidak sesuai dengan bestek yang dianggarkan. Ada dugaan pengkondisian pemenang tender pada beberapa item proyek. Kuat dugaan kami bahwa telah terjadi konspirasi antara pimpinan Akpar Medan, PPK dan rekanan yang bertujuan untuk memperkaya diri dan atau kelompok mereka yang mengarah pada kerugian keuangan negara," tandas Faqih.
Massa diterima Komisaris Polisi H Simajuntak, perwakilan dari Bidang Humas Polda Sumut.
Dia meminta massa membuat laporan resmi secara tertulis beserta dengan dokumen pendukung sekaligus saksi-saksi.
"Jika betul ada indikasinya korupsi, kami meminta agar teman-teman mahasiswa membuat pengaduan resmi, akan kami terima dan akan kami teruskan ke Tipikor. Ayo dilaporkan, semua laporan akan diproses," terangnya.[]
