Samosir - Kepolisian Resor (Polres) Samosir memeriksa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Hadrianus Sinaga, dr FS.
Pemeriksaan terkait laporan pengaduan kejaksaan negeri (kejari) setempat atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Hal ini diakui Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Samosir, Ajun Komisaris Polisi Jonser Banjarnahor ketika dihubungi Tagar pada Senin, 27 April 2020.
"Benar, kami telah melakukan interogasi dan penyelidikan kepada Direktur RSUD dr Hadrianus berdasarkan laporan Kejari Samosir beberapa waktu lalu," ujar Jonser.
Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Darmono Samosir, mengaku telah meminta keterangan dr FS, dan Kepala Dinas Kesehatan Samosir, dr NK.
"Laporan dilakukan langsung oleh Kajari Samosir pada 9 April 2020, dan kita sudah memeriksa serta klarifikasi Direktur RSUD dr Hadrianus pada 20 April dan Kadis Kesehatan pada 23 April 2020," jelas Darmono.
Menurutnya, Polres Samosir selanjutnya akan melakukan evaluasi dan kajian untuk melengkapi dokumen pelaporan.
"Kami masih mau lihat dan telusuri dulu bagaimana perbuatan melawan hukumnya. Jadi kita belum mengarah kepada sanksi hukum, kita dalami dulu baru kita analisis lagi," jelasnya.
FS belum berhasil dihubungi terkait pemeriksaan dirinya. Ketika Tagar menghubungi dr NK, dia mengaku telah diperiksa Unit Tipiter Polres Samosir belum lama ini.
Akibat dari surat yang beredar di media sosial itu, kami mengalami sanksi sosial
"Ya, Kamis lalu saya diperiksa dan diklarifikasi tentang apakah ada dilaporkan ODP ke dinas kesehatan dan saya jawab secara normatif," ujarnya.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Samosir, Jhon Keynes Siagian pada Minggu, 26 April 2020, mengakui pihaknya telah melaporkan Direktur RSUD dr Hadrianus Sinaga ke Polres Samosir.
"Benar, faktanya memang seperti itu. Kita membuat laporan terhadap hasil pemeriksaan rumah sakit yang menyatakan 26 pegawai Kejari Samosir ODP dengan diagnosis batuk dan pilek tanpa dasar," ujar Jhon.
Menurut Jhon, pihaknya tidak mempermasalahkan bila personel Kejari Samosir ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19.
"Tapi kami mempertanyakan tegakan diagnosis mereka yang tidak mendasar. Padahal hasil pemeriksaan disampaikan dokter baik, sementara hasil dari form rumah sakit kok hasilnya berbeda," tukasnya. "Intinya penyebaran berita bohong, karena form tersebut beredar di media sosial secara berantai sampai terakhir didapat rekan kami," jelasnya.
Kejari Samosir sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi pada pertengahan Maret 2020. Belakangan diketahui staf tersebut meninggal dunia pada 4 April 2020 akibat terpapar Covid-19.
Mendapat informasi tersebut, seluruh staf Kejari Samosir melakukan rapid test di RSUD dr Hadrianus Sinaga pada 6 April 2020, dan hasil yang didapat dari pihak RSUD adalah negatif Covid-19. Semua staf dinyatakan sehat.
Namun selang beberapa hari beredar surat di media sosial dengan judul 'Form Laporan Data Orang Dalam Pemantauan (ODP) RSUD dr Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.'
Pada surat tersebut disebutkan, kondisi 26 staf Kejari Samosir adalah batuk dan pilek. Itu berbeda dengan hasil yang diterima pihak Kejari Samosir.
"Akibat surat yang beredar di media sosial itu, kami mengalami sanksi sosial. Warga menjauhi kami dari lingkungan kami dan itu menjadi pukulan berat bagi kami. Namun walau demikian kami tetap patuh dengan penetapan ODP tersebut. Kami baru masuk kantor 21 April 2020 lalu," ungkap Jhon.[]
