Tarutung - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara lontarkan kritik tajam kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal alokasi pos pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai ratusan miliar dari salah satu perusahaan BUMN baru-baru ini.
Untuk diketahui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan pinjaman pemulihan ekonomi nasional kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang berperan sebagai kreditur senilai Rp 326 Miliar.
Kalau ditanya kepatutan, pasti saya jawab tidak patut, karena pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Tapanuli Utara.
Tota Situmeang anggota Fraksi Partai Hanura mengatakan, alokasi dana pinjaman yang harus dibayarkan Tapanuli Utara selama rentang waktu 8delapan tahun ke depan ternyata lari dari pesan suci pemulihan ekonomi sebenarnya.
Dia menyebut bahwa ada indikasi ketidakpatutan pemilihan penyedia jasa yang mayoritas dipecah jadi ribuan paket penunjukan langsung.
"Kalau ditanya kepatutan, pasti saya jawab tidak patut, karena pengambil keputusan tidak ada keberpihakan kepada pengusaha Tapanuli Utara," ungkap Tota Situmeang di rapat Badan Anggaran DPRD, Rabu 18 November 2020.
Kritik serupa juga disampaikan Antonius Tambunan dari Fraksi Partai Golkar. Antonius meminta TAPD Tapanuli Utara agar bisa menyajikan dokumen perencanaan program 1300 paket PEN kepada lembaganya.
"Saya berharap kepada Pemda agar bisa menyerahkan dokumen perencanaan seluruh paket PEN kepada lembaga ini," papar Antonius Tambunan.
Sebelumnya Mauliate Sitompul anggota DPRD Fraksi Partai NasDem daerah pemilihan V (Kecamatan Pahae Julu, Pahae Julu, Simangumban dan Purba Tua) mengungkapkan, pos anggaran dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dicincang dalam 1300 paket proyek fisik di daerahnya ternyata di empat kecamatan hanya 60 paket saja.
"Di empat kecamatan Pahae hanya sekian persen saja dialokasikan. Apakah ini namanya kebijakan pembangunan yang berkeadilan?," tanya Mauliate Sitompul kepada T4PD Tapanuli Utara dalam rapat Badan Anggaran DPRD Tapanuli Utara pada Selasa 17 November 2020.
Mauliate juga mengungkap bahwa banyak alokasi anggaran PEN di daerah pemilihan dia bukan termasuk skala prioritas. Ternyata paket pekerjaan itu juga dikerjakan oleh rekanan penyedia jasa dari luar Tapanuli Utara.
Kalau praktek fee proyek itu ada, baiknya diproses hukum.
"Sebenarnya tidak dibangun pun itu tidak berpengaruh kepada perekonomian. Paling miris rekanan kontraktor juga pekerja juga dari luar bukan masyarakat Tapanuli Utara," ungkap Mauliate.
PEN Tanpa Fee Proyek
Sebelumnya Indra Sahat Simaremare selaku koordinator TAPD Tapanuli Utara saat diminta tanggapan perihal informasi PEN sarat praktek jual beli dengan patokan fee proyek dari pemborong luar Tapanuli Utara menepis kabar itu.
Dia bahkan meminta aparat hukum bekerja profesional mengungkap isu maraknya pungutan fee proyek tersebut.
"Tidak ada itu dipungut fee proyek. Terkait perusahaan-perusahaan dari luar itu urusan pengusaha. Kalau praktek fee proyek itu ada, baiknya diproses hukum," kata Indra Sahat Simaremare yang juga Sekretaris Daerah Tapanuli Utara kepada Tagar Senin 16 November 2020.
Indra Sahat Simarema belum bersedia menjelaskan persentase rekanan atau kontraktor dari luar Tapanuli Utara yang terlibat mengelola paket PEN yang lagi hangat dibahas di daerah itu. []
