Medan - Anggota DPRD Sumatera Utara, Zeira Salim Ritonga meminta pemerintah mengontrol ekspor benih lobster atau benur yang sudah dibuka kerannya agar tidak kebablasan dan membuat pengembangbiakan udang lobster menjadi punah.
"Saya memang belum mendapatkan informasi tentang kegiatan ekspor benih lobster di Provinsi Sumatera Utara, saya akan berkordinasi dengan pimpinan komisi agar memanggil kepala dinas kelautan dan perikanan serta dinas perdagangan untuk membahas ini. Kami tidak mau terbukanya keran ekspor benih lobster membuatnya punah," kata Wakil Ketua Komisi DPRD Sumut itu kepada Tagar, Rabu, 8 Juli 2020.
Pihaknya kata Zeira akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membahas aturan yang diterapkan tentang ekspor benih lobster ini. Karena, dengan terbukanya keran ekspor akan membuat banyak perusahaan berlomba-lomba memanfaatkannya.
Meski daerah ikut kebijakan pemerintah pusat, tapi segala aturan harus lebih terkontrol, termasuk soal penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster.
Bagi dewan, dibukanya keran ekspor memunculkan positif negatif. Namun, lebih cenderung pada sisi negatif.
"Positifnya, dengan dibukanya keran ekspor benih lobster atau benur tentunya mendatangkan peluang bagi usaha pembenihan. Dampak negatif kalau tidak terkontrol, kita akan mengalami kepunahan lobster. Takutnya seperti itu," katanya.
Menurut politikus PKB ini, lobster yang diekspor dengan kondisi besar sesungguhnya akan mendatangkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan ekspor kondisi bayi atau benih.
Disinyalir ada permainan oleh orang tertentu dengan terbitnya izin ekspor benih lobster ini
"Karena lobster ini jika diekspor besar mempunyai nilai pendapatan yang lebih tinggi ketimbang benih. Saya lebih sepakat lobster itu dibudidaya di Indonesia, jika sudah besar barulah diekspor ke luar negeri, harganya lebih bagus. Tapi kalau benihnya diekpsor, harganya lebih rendah dan tidak memiliki nilai tambah. Kalaupun sudah terlanjut keran itu dibuka, harusnya dikontrol, jangan kebablasan," tuturnya.
Zeira berharap dibukanya keran ekspor benih lobster tidak ada indikasi korupsi kolusi dan nepotisme di dalamnya. Sebab, sebelumnya izin ekspor ini telah dilarang oleh menteri kelautan dan perikanan sewaktu dijabat Susi Pudjiastuti.
"Disinyalir ada permainan oleh orang tertentu dengan terbitnya izin ekspor benih lobster ini, kami harapkan jangan ada KKN dalam terbitnya izin ini," tambahnya.
Budidaya Lobster
Menurut Zeira, Indonesia tidak perlu impor lobster, karena pengembangbiakannya ada di sini. Sangat berbahaya jika negara bahari ini sampai harus mengimpor lobster.
"Mengapa harus impor lobster besar, sebab pengembanganbiakannya banyak di Indonesia. Kalau impor lobster lagi, sementara kita ekspor benih, itu akan berbahaya. Itu tidak baik akan mengurangi devisa," terangnya.
Anggota DPRD Sumut bidang perekenomian ini mengaku mendukung masyarakat yang mau membudidayakan udang lobster. Karena meningkatkan pendapatan cukup besar dan pemerintah harus mendorong termasuk membuka akses pasar.
"Kami juga akan mendorong untuk penyaluran lobster itu. Dan itu tugas pemerintah, misalnya membuka keran ekspor ke China, Thailand, dan Taiwan, negara ini adalah konsumen lobster. Kemudian, jangan sampai juga lobster dibesarkan namun hasilnya tidak tahu ke mana," tandasnya.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Utara, Zonny Waldi dikonfirmasi terpisah, menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kegiatan ekspor maupun impor benih lobster di wilayahnya.
Sebagaimana diketahui, terjadi perdebatan pasca dibukanya keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Disebut-sebut sarat kepentingan dan menguntungkan koleganya.[]
PEN
