Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Asep Syamsudin meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikan pos anggaran penanganan bencana dari Rp 25 miliar menjadi Rp 270 miliar dalam APBD 2020.
"Penangan banjir yang dilakukan Pemprov Jabar sejauh ini sudah on the right track . Tapi, masih perlu peningkatan (salah satunya anggaran penanganan bencana), dan kita akan terus support," kata Asep Syamsudin kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin 6 Januari 2020.
Menurut Asep, angka Rp 270 miliar untuk pos anggaran penanganan bencana dinilai pantas. Hal ini mengingat jumlah kejadian bencana banjir saat ini (selama 2020) saja, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak yang wilayahnya terkena banjir.
"Dan setidak-tidaknya (penambahan) dari APBD 2020 sekitar Rp 46 triliun layak. Kita rekomendasikan (peningkatan)," ucap Asep.
Yang jelas harus ditingkatkan, dan sampai ke rakyat.
Nilai Rp 270 miliar tersebut, kata Asep, bisa masuk dalam pos anggaran biaya tak terduga (BTT) atau yang sering disebut dana on call.
"Tapi, baik BTT atau dana on call tak bisa langsung cair. Ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu," ujar Asep.
Meski begitu, tentu harus ada penetapan daerah status tanggap darurat bencana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Baratnya). Selanjutnya, barulah BTT atau dana on call bisa dicairkan untuk penanganan bencana.
Hal itu bukan karena lambatnya pencairan, tetapi memang ada mekanisme yang harus dilalui.
Penanganan Banjir dari Hulu ke Hilir
Selain peningkatan anggaran penanganan bencana, Asep merekomendasikan beberapa solusi jangka panjang yang bisa diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya dengan pendekatan teknologi dan kultur.
"Penyebab banjir itu bukan hanya karena air atau intensitas air hujan yang tinggi, tetapi banyak faktor. Salah satunya, perilaku manusia yang masih suka membuang sampah dan perilaku merusak lingkungan lainnya," ucap dia.
Jadi karena banyak faktor penyebabnya, tentu pendekatan juga perlu multidimensi. Tetapi, sejauh ini solusi jangka pendek yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik. Mulai dari koordinasi government to government sudah cukup baik dari level pusat, provinsi dan kabupaten atau kota.
"Secara garis besar, solusi jangka pendek yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik," tutur Asep .
Sementara itu, ditemui secara terpisah Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanegara sependapat dengan rekomendasi penambahan pos anggaran penanggulangan bencana. Tetapi, belum bisa menjelaskan nilai ideal yang harus ditambah.
"Yang jelas harus ditingkatkan, dan sampai ke rakyat. Jangan sampai buat rakyat susah," kata Irfan Suryanegara.
Soal dimasukkan dalam BTT atau dana on call, Irfan menyampaikan pihaknya tidak mempermasalahkannya karena keduanya harus melalui mekanisme yang sama.
"Rekomendasikan peningkatan anggaran bencana ini, Gubernur Jawa Barat sudah tahu. Tinggal ia setuju atau tidak," kata Politikus Demokrat Irfan Suryanegara. []
Baca juga:
- Hadapi Bencana Banjir, Mulailah Kelola Dana Darurat
- Anies Respons Dana Banjir Dipangkas untuk Formula E
