Bandung, (Tagar 20/10/2017) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mengimbau kepada Lippo Group untuk tidak menyalahi aturan atau melampaui wewenangnya pada pembangunan proyek mega Meikarta di Kabupaten Bekasi.
“Kita (DPRD Jawa Barat) minta Lippo Group untuk patuhi aturan, jangan sampai menyalahi atau melampaui kewenangannya,” tutur Wakil Ketua Badan Anggaran dan DPRD Jawa Barat Haris Yuliana.
Pasalnya, dari beberapa wilayah yang diajukan itu beririsan dengan wilayah punya Pemprov Jabar. Maka wajar, Pemerintah Provinsi merasa geram terhadap mega proyek milik Lippo Group ini.
Dewan Dukung Sikap Keras Wagub
DPRD Jawa Barat pun sangat setuju atas sikap keras yang dilontarkan oleh Wakil Gubernur Deddy Mizwar kepada Lippo Group soal perizinan yang belum selesai.
“Saya kira sudah cukup baik respon Pak Deddy mewakili Pemprov Jabar atas polemik proyek Meikarta, dan sejauh ini masih normatif kok, enggak keras-keras amat,” tambahnya.
Pasalnya masalah proyek Meikarta ini intinya lebih ke wewenang. Lippo Group tidak boleh menyalahi aturan atau melampaui kewenangannya, termasuk dengan Pemda Bekasi.
Jika kemudian nanti, setelah pertemuan yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini mendapatkan hasil kesepakatan yang baik antara masing-masing pihak. Terutama ketaatan Lippo Group atas mekanisme perizinan dalam membangun sebuah proyek.
“Maka kita, baik dewan maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mempersilahkan melanjutkan proyek ini, dan yang jelas kita minta dihentikan terlebih dahulu pembangunannya jika sudah ada pasang tiang pancang gitu, tunggu semua beres,” ujarnya. (fit)
