Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor meninjau langsung kebenaran informasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat terkait tanah di wilayah Gunung Putri, Tlajung Udik yang masih menjadi sorotan penuh di antara beberapa pihak.
Adanya keluhan dari warga masyarakat Kecamatan Gunung Putri lantaran tidak adanya akses jalan masuk menuju lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Dalam peninjauan PSU tersebut, Anggota DPRD yang di dampingi pihak pihak dari Kecamatan Gunung Putri, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) beserta tokoh masyarakat RT 2 RW 6 Desa Tlajung Udik.
Dalam tinjauan itu, DPRD sangat menyayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dikarenakan salah satu dari beberapa permasalahan, yaitu akses jalan masuk dalam siteplan PSU.
Karena pihak DPRD sudah berjuang lama untuk menganggarkan pembangunan GOM dan SMPN 04 maka jangan sampai terkendala akses sehingga menghambat pembangunan.
DPR Bogor tinjau akses jalan masuk menuju lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. (Foto: Tagar/Susilo Utomo)
DPRD juga mempertanyakan kenapa bisa penerimaan PSU yang tidak memiliki akses jalan masuk ke lokasi. Sedangkan saat ini sudah dilakukan pembangunan gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) dan SMPN 04 Gunung Putri.
"Padahal, disaat Rapat Anggaran hal ini sudah pernah ditanyakan ke Kadispora, Kadisdik tolong pastikan akses jalan. Jawabnya, para Kadis selalu 'ada', namun setelah melakukan cek ternyata tidak ada.Lalu setelah ditinjau, jalan yang dimaksud adalah jalan kampung,terlihat secara fisik saja satu mobil lewat kesulitan, jadi mana mungkin bisa akses ke GOM, Sekolahan, Puskesmas dan lainnya. Berarti tidak mungkin pakai jalan kampung ini kan," ucap para Anggota DPRD melalui keterangan yang diterima, Jumat, 3 September 2021.
"Saat penyerahan PSU ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sampai saat ini tidak ada akses jalan. Artinya, Pemda lalai atau teledor karena menerima PSU tidak dengan jalannya. Sayang kita tidak tahu kalau lokasi ini memang sama sekali tidak ada akses jalan ataupun sedang berproses, kalau memang sedang berproses yang disayangkan kenapa tidak dibereskan sekalian saat penyerahan," ucap DPRD.
Konon saat dikonfirmasi ke salah satu pelaksana pembangunan GOM di lokasi PSU memang mengakui terkendala dalam akses. Oleh karena itu secara bersama-sama para anggota DPRD Dapil 2 dari berbagai Fraksi tersebut menelusuri apa yang jadi polemik di tengah warga masyarakat.
Menurut DPRD, pembangunan itu jelas nyata memakai uang rakyat jadi itu hak rakyat untuk menikmati jangan sampai terhambat. Bilamana hari ini bisa membangun, ketika sudah selesai pembangunan GOM dan SMPN serta fasilitas lainnya tidak ada akses masuk dan akan tetap jadi persoalan.
Para pihaknya bersama Pemerintah harus mencarikan jalan yang sebenarnya, jalan yang paling logis lewat mana. Ternyata sudah ada badan jalan di lahan milik masyarakat.
Tak luput meminta Desa dan Kecamatan menindaklanjutinya untuk memastikan lahan yang bersebelahan dengan PSU itu milik siapa. serta dapat menginventarisir tanah yang akan semua bisa lewati untuk menuju PSU ini.
"Karena pihak DPRD sudah berjuang lama untuk menganggarkan pembangunan GOM dan SMPN 04. Maka jangan sampai terkendala akses sehingga menghambat pembangunan," ucap DPRD.
(Susilo Utomo)
