DPRD 50 Kota Desak Bupati Evaluasi Satgas Covid-19

DPRD Limapuluh Kota meminta bupati mengevaluasi kinerja gugus tugas penanganan Covid-19.
Suasana Rapat Paripurna DPRD yang dpimpin Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra (tengah) serta diikuti Bupati Irfendi Arbi (kiri) di gedung DPRD setempat, Jumat 8 Mei 2020. (Foto: Tagar/Aking Romi Yunanda)

Limapuluh Kota - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat meminta bupati mengevaluasi kinerja tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

Gugus tugas harus melibatkan wartawan yang ada, agar validasi informasi bisa terjaga dan terpelihara.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD 50 Kota, Deni Asra, dalam rapat paripurna DPRD agenda tutup dan buka masa sidang di gedung DPRD, Jumat, 8 Mei 2020.

"Kita melihat, masih belum optimal kordinasi antara Satgas kabupaten dengan kecamatan maupun di nagari," kata Deni di hadapan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi serta belasan anggota DPRD lainnya.

Dia mencontohkan masih banyaknya pelanggaran dilakukan masyarakat. Seperti pelaksanaan ibadah jumat dan tarawih. Setelah itu, masih banyak warung minuman yang beroperasi, akibat rendahnya kepatuhan masyarakat.

Deni juga menyinggung mimimnya kelengkapan APD di rumah sakit dan puskesmas. DPRD meminta dana hasil refocussing dari APBD senilai Rp 15 miliar dapat segera direalisasikan untuk melengkapi fasilitas kesehatan.

Begitu juga penerapan PSBB di Limapuluh Kota yang belum memiliki dasar kebijakan yang jelas. Ia meminta bupati selaku ketua satgas Covid-19 lebih mempertegas aturan melalui kebijakan tertulis.

"Seperti menerbitkan keputusan bupati sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan kementerian terkait penerapan PSBB. Sehingga kebijakan itu dapat menjadi rujukan tugas bagi pemerintah kecamatan maupun nagari," katanya.

Deni mengaku kasihan dengan satgas kecamatan bersama wali nagari yang setiap saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Kondisi itu tak pelak kerap memicu perbedaan pandangan hingga perselisihan di tingkat bawah.

Terkait penerapan PSBB tahap 2 yang dimulai 6 Mei hingga 29 Mei 2020, DPRD meminta gugus tugas menjadikan PSBB tahap I sebagai bahan evaluasi dalam penerapan PSBB tahap II. Termasuk persoalan kebijakan ekonomi meliputi pemberian bantuan sosial ke masyarakat terdampak.

Menurutnya, jumlah KK di Lima Puluh Kota mencapai angka 120.000. Adapun penerima PKH terhitung sebanyak 20.556 KK, BST Kemensos 20.260, BLT provinsi 11.000 KK, BLT kabupaten 10.000 KK dan BLT Dana Desa sebanyak 19.000 KK. Total KK penerima bantuan mencapai 80.000 KK.

"Akan ada 40.000 KK lagi yang tidak mendapat bantuan. Anggap setengahnya (50 persen) warga mampu. Masih ada tanggung jawab kita terhadap 20.000 KK. Ini harus kita carikan solusinya, supaya tidak menjadi bom waktu bagi daerah," tuturnya.

Terakhir, Ketua DPC Gerindra itu meminta gugus tugas mempunyai prinsip keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan corona. Ia meminta bupati memastikan bergeraknya tupoksi humas pemkab dan dinas kominfo.

"Gugus tugas harus melibatkan wartawan yang ada, agar validasi informasi bisa terjaga dan terpelihara. Ini penting, supaya pelaksanaan PSBB tahap II sukses, dan tidak ada asumsi liar yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," tuturnya. []

Berita terkait
Pilu Nasib Sepasang Jompo di Limapuluh Kota
Sepasang suami-istri lanjut usia hidup di gubuk reyot di Kabupaten Limapuluh Kota. Kakek buta dan nenek tidak bisa berjalan.
Lima Penganiaya Relawan Covid-19 di 50 Kota Diciduk
Lima pemuda yang diduga menganiaya seorang relawan Covid-19 di Limapuluh Kota ditangkap polisi.
Bejat, Ayah Perkosa Anak Tiri di Limapuluh Kota
Polisi meringkus seorang ayah yang diduga memperkosa anak tirinya di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.
0
Rafael Nadal Lanjut ke Perempat Final Wimbledon 2022
Rafael Nadal menjadi pemain tunggal putra ketujuh berumur di atas 36 tahun yang lolos ke perempat final grand slam tenis Wimbledon