Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang mengaku optimis bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan positif pada kuartal I tahun 2021 dengan kisaran 4-5 persen.
Anis menuturkan, kondisi perekonomian dan keuangan negara pada akhir tahun 2020 masih sangat memprihatinkan. Dia menjelaskan, Indonesia sudah memasuki periode resesi dimulai saat pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan II 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -5,32 persen (year on year/yoy).
Sebaiknya, fokus pemerintah dan seluruh otoritas adalah mempercepat penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha bertahan
Kemudian berlanjut pada Triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (yoy), dan terakhir pada Triwulan IV 2020 berada pada angka -2,59 persen (yoy). Kata dia, secara rata-rata pertumbuhan tahun 2020 sebesar -2,07 persen (yoy).
"Resesi ekonomi yang terjadi menyebabkan angka kemiskinan akan kembali berada pada angka 10-11 persen, angka pengangguran akan berada pada kisaran 7-8 persen, sedangkan angka Gini Ratio naik menjadi 0,381," kata Anis, Jakarta, Senin, 8 Februari 2021.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menyampaikan bahwa kinerja APBN tahun 2020 berada pada kondisi terendahnya. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.633,6 triliun atau tumbuh negatif sebesar -16,7 persen.
Menurutnya, rendahnya penerimaan negara tersebut, menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp 956,3 triliun atau 6,09 persen terhadap PDB.
"Untuk menutup defisit anggaran tersebut, menyebabkan pembiayaan anggaran pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp 1.190,9 triliun. Utamanya bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp 1.226,8 triliun," tuturnya.
Selain itu, Anis berpendapat, penyusunan APBN 2021 juga masih dipengaruhi kondisi penyebaran pandemi Covid-19 yang sangat tinggi. Kinerja ekonomi global pada tahun 2021 masih diliputi ketidakpastian.
Dia mengatakan, defisit APBN 2021 diprediksi sebesar Rp 1.006,4 triliun atau sekitar 5,57 persen terhadap PDB. Dalam APBN tahun 2021, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.177,35 triliun.
Selain itu, tambahnya, pemerintah memerlukan dana besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19.
"Realisasi Dana PEN 2020 mencapai angka Rp 579,78 triliun dan program PEN 2021 direncanakan sebesar Rp 553,1 triliun. Dalam dua tahun terakhir ini, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 1.132,88 triliun," kata Anis.
Politisi senior PKS ini menegaskan, pertumbuhan ekonomi minus di tahun 2020, tidak terelakkan. Belanja masyarakat masih rendah, investasi maupun ekspor masih tumbuh negatif dan menunggu sinyal pemulihan ekonomi global.
Sementara, belanja pemerintah yang tumbuh positif tetap belum optimal, sehingga tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah. Sebaiknya, fokus pemerintah dan seluruh otoritas adalah mempercepat penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha bertahan," kata dia.
Lebih lanjut, Anis juga menyoroti jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang masih sangat tinggi. Per-tanggal 7 Februari 2021, total kasus Covid-19 mencapai 1.157.837 kasus.
Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Pakistan dengan jumlah penduduk yang hampir sama (224 Juta jiwa dengan total kasus 535.914). Total kasus di negara itu hanya separuh dari Indonesia yang mencapai 1 juta kasus.
- Baca juga: Rocky Gerung: Sandiaga Uno Menteri Ekonomi Kreatif Tanpa Kreativitas
- Baca juga: DPR Soal PDRD: Insentif Fiskal Jangan Menyasar Korporasi Besar
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengubah cara kerjanya dalam menangani pandemi agar ekonomi segera pulih," ucap Anis.[]
