DPR Minta Pemerintah Investigasi Perbudakan ABK

Anggota DPR meminta pemerintah Indonesia melakukan investigasi secara komprehensif terhadap kasus meninggalnya ABK di Kapal China.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah Indonesia melakukan investigasi secara komprehensif terhadap kasus meninggalnya anak buah kapal (ABK) bernama Hasan Afriandi asal Lampung di kapal berbendara China, Lu Huang Yuan Yu 118.

Pria yang akrab disapa Gus Nabil ini menegaskan, persoalan itu bukan kali pertama terjadi. Lantas dia mengatakan kejadian tersebut sebagai tamparan keras bagi pemerintah Indonesia.

Ini merupakan tragedi dan tamparan besar. Pemerintah Indonesia harus menginvestigasi kasus ini

"Ini merupakan tragedi dan tamparan besar. Pemerintah Indonesia harus menginvestigasi kasus ini melalui kementerian dan lembaga terkait agar tuntas penyelesaian hukumnya, baik investigasi terhadap pemilik kapal, pola kerja, sekaligus juga agen di Indonesia yang menyalurkan," katanya kepada Tagar, Kamis, 9 Juli 2020.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, perbudakan modern tidak boleh terjadi lagi bagi ABK asal Tanah Air. Dia berharap, pemerintah mengeluarkan kebijakan tegas terkait penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) atau ABK yang hendak dipekerjakan di kapal asing.

"Jangan sampai ada perbudakan modern (modern slavery), dengan korban para anak buah kapal dari Indonesia. Pemerintah harus merapikan kebijakan terkait pasokan TKI atau ABK ke kapal-kapal asing. Juga, harus ada pemantauan dan punishment jika agen dan pemilik kapal melanggar aturan serta membahayakan nyawa," ujarnya.

Pandangannya, penganiayaan dan perbudakan terhadap ABK asal Indonesia di China sudah memakan banyak korban. Maka dia berharap, pemerintah serius dalam mengungkap kejahatan tersebut.

"Kasus meninggalnya ABK asal Indonesia di kapal asing sudah sering kita dengar. Ke depan, jangan sampai ada korban lagi. Ini masalah serius yang harus jadi concern pemerintah," ucap Gus Nabil. []

Baca juga: Pagar Nusa NU: Novel Bamukmin Cari Sensasi

Baca juga: DPR: Kementan Harus Tunjukkan Riset Kalung Anti Corona

Berita terkait
Dugaan Perbudakan ABK WNI, Harus Dibongkar Hulunya
Sukamta PKS meminta Pemerintah RI membongkar kasus dugaan perbudakan dan pelarungan, serta tindakan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal China
PKS Minta Ungkap Mafia Perbudakan TKI, Khususnya ABK
Sukamta mengatakan, ada indikasi perlakuan pihak perusahaan kapal yang mengarah pada pelanggaran HAM, terkait ABK dilarung ke laut.
Soal RUU BPIP, PDIP Sanjung Said Aqil Siradj
Nabil Haroen menyanjung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj terkait usulan pengubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP.
0
Pemerintah Cairkan Gaji Ke 13 ASN dan Pensiunan Mulai Awal Juli 2022
Pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 tahun 2022 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan mulai awal Juli 2022 ini