DPR ke Pemerintah: Jangan Asal-asalan Pilih Vaksin

Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengingatkan pemerintah untuk tidak asal-asalan dalam menggunakan vaksin Covid-19 (C-19).
Anggota Komisi I DPR, Sukamta. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengingatkan pemerintah untuk tidak asal-asalan dalam menggunakan vaksin Covid-19 (C-19) khususnya yang berasal dari luar negeri.

Sukamta menegaskan, unsur kehati-hatian sangat penting dalam menentukan vaksin yang akan dipergunakan di Indonesia. Dia kemudian merinci beberapa hal penting untuk menjadi diperhatikan oleh pemerintah.

Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN. Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negeri supaya bisa berhasil efektif secepat cepatnya

"Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus Covid-19. Penting soal efektif atau tidaknya. Walaupun mengenai kehalalan juga penting," katanya kepada Tagar, Kamis, 3 September 2020.

Kedua, kata dia, yang harus diperhatikan ialah data bahwa ada 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V, sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

"Fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia yang berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia. Fakta ini menjadi penting ketika kita mengimpor vaksin dari luar negeri," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, data dan analisis virus, serta keefektifan vaksin harus sesuai dengan kondisi di Indonesia.

"Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan bahwa uji klinis yang dilakukan oleh perusahaan pembuat vaksin di luar negeri disebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia. Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi ijin edar obat makanan, tentu ini berbahaya," kata Sukamta.

Lantas dia berpesan bahwa cepatnya menggunakan vaksin belum tentu lebih baik. Menurutnya, hal yang terpenting adalah efektifitas vaksin untuk menyelamatkan rakyat menjadi hal utama.

Selain itu, dia juga mengingatkan konsekuensi keuangan. Keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri yang belum tentu efektif bekerja.

"Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN. Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negeri supaya bisa berhasil efektif secepat cepatnya," ucap Sukamta.[]

Berita terkait
Menkominfo Apresiasi Pandangan DPR Soal RUU PDP
Johnny G. Plate mengapresiasi dan menerima pandangan Komisi I tentang RUU PDP.
DPR Minta Pemerintah Naikkan Lifting Minyak
Komisi VII DPR meminta pemerintahuntuk menaikkan pencapaian lifting minyak nasional.
DPR Tanya Keberanian Kejagung Tersangkakan Andi Irfan
Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) memberanikan diri untuk memeriksa dan mentersangkakan Andi Irfan Jaya.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.