DPR Desak Pemerintah Selamatkan WNI di Malaysia

Anggota DPR Sukamta meminta agar pemerintah menerapkan strategi taktis untuk menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Malaysia.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta (Foto : Tagar/Ridwan Anshori)

Pematangsiantar - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar pemerintah menerapkan strategi taktis untuk menyelamatkan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Malaysia. Dia mengatakan sekitar 3,5 juta WNI yang terdampak lockdown sejak 18 Maret lalu akibat pandemi virus corona (Covid-19) harus diberikan perhatian jelas. 

"Saya mendengar di masa lockdown ini kondisi WNI di Malaysia sangat sulit. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal dan kebanyakan diputus kontraknya. Akibatnya, yang bekerja harian lepas, praktis tidak ada pekerjaan dan kehilangan pendapatan," kata Sukamta kepada Tagar, Senin, 13 April 2020.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memprediksi, lockdown di Malaysia kemungkinan akan diperpanjang lagi, meskipun sebelumnya sudah diperpanjang hingga April 2020.

Yang penting mereka termasuk tumpah darah Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dari negara.

Baca juga: Covid-19 di Yordania, KBRI Amman Lindungi WNI

"Apalagi lockdown ini sudah diperpanjang ketiga kalinya hingga akhir April dan kemungkinan masih akan diperpanjang, oleh karena itu perlu segera terapkan strategi taktis menyelamatkan WNI dalam kondisi yang tidak menentu ini," ujarnya.

Dia menilai jika nantinya lockdown diperpanjang, maka pemerintah harus menerima kepulangan para tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Negeri Jiran tersebut.

"Pemerintah musti berpikir solusi ke depan dan berpikir menghadapi kondisi terburuk, seandainya lockdown ini akan berlangsung lebih lama dari perkiraan, misalkan pemulangan TKI secara masif dan bertahap. Jangan sampai nama Indonesia tercoreng karena dianggap menelantarkan warganya di Malaysia," kata dia.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini mengaku mendapat kabar bahwa dengan pandemi Covid-19 membuat sebagian WNI harus makan roti tawar hingga meminum air keran untuk sekadar bertahan hidup.

"Hari ini bertahan dengan makan roti tawar saja atau bahkan air keran saja. Sebagian ada yang lari ke hutan dan kebun mencari umbi-umbian yang masih bisa dimakan untuk bertahan hidup," ucapnya.

Selanjutnya, dia berpandangan dalam kondisi seperti ini tidak perlu ada pilah-pilih siapa WNI yang akan dipulangkan, apakah tergolong legal atau ilegal.

"Yang penting mereka termasuk tumpah darah Indonesia yang berhak mendapat perlindungan dari negara. KBRI dan KJRI sudah memberikan bantuan sembako, tetapi jumlah bantuan masih sangat jauh dari kebutuhan berdasar jumlah WNI yang memerlukan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Baca juga: Seorang WNI Positif Covid-19 di Turki Meninggal

Selanjutnya, dia mengomentari langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pembagian sembako kepada para WNI. Namun, dia berharap pembagian tersebut harus dilakukan lebih cepat dan masif ke depannya.

"Bu Menlu Retno dan jajarannya sudah peka terhadap persoalan ini dan bekerja serius melindungi WNI di sana, misalnya dengan membagikan paket sembako. Tapi sepertinya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI perlu lebih cepat dan masif lagi bergerak di lapangan. Kemlu RI juga perlu bekerja sama dengan berbagai pihak," kata Sukamta.

Dia juga menyinggung rasa haru Duta Besar (Dubes) Rusdi Kirana pada saat melaksanakan fit and proper test di DPR. Sukamta menegaskan bahwa sudah saatnya Rusdi membuktikan pernyataan itu dalam kondisi saat ini.

"Khususnya, saya berharap Pak Dubes Rusdi Kirana bisa memimpin langsung dan menunggui proses penyelamatan anak-anak bangsa yang terpaksa mencari nafkah di negeri orang ini. Dulu waktu fit and proper test di DPR, Pak Dubes sempat menangis karena terharu dengan TKI kita di Malaysia dan tergerak untuk membantu. Nah, inilah saat yang tepat untuk mewujudkan keinginan beliau tersebut," ucap Sukamta. []

Berita terkait
DPR Desak Mendikbud dan Menkominfo Gratiskan Internet
Mendikbud dan Menkominfo kerja sama mengratiskan kuota internet sehingga kegiatan belajar mengajar secara online tidak membebani.
Bantu Pemerintah, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Satgas Covid-19 lintas partai di parlemen.
Jokowi Diminta Pantau WNI Jemaah Tabligh Positif Corona
Jokowi diminta memantau WNI bermasalah di luar negeri. Mereka di antaranya WNI Jemaah Tabligh di India yang beberapa positif corona.