DPR Berharap IKN Wujudkan Ibu Kota yang Lebih Modern

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) baru diharapakan dapat mewujudkan ibu kota lebih modern.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rifqinizami Karsayuda. (Foto: Tagar/DPR)

Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rifqinizami Karsayuda mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) baru diharapakan dapat mewujudkan ibu kota yang lebih modern.

"Dalam rangka kita kemudian bisa mengembangkan ibu kota yang lebih modern yang lebih mendekati terkait dengan green development, blue development, kemudian pada sisi yang lain juga ada isu pemerataan," ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Oktober 2021. 

Ia juga mengatakan terkait dengan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU Pemindahan Ibu Kota Negara dari pemerintah yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Pimpinan DPR, Rabu, 29 September 2021 lalu, Komisi II masih menunggu penunjukkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mana yang nantinya akan membahas RUU tersebut.


Karena itu kami meminta juga kepada pemerintah untuk membuat skema apakah semuanya harus murni APBN apakah memungkinkan di beberapa sisi ada investasi yang bisa dilakukan di situ.


Komisi II DPR RI sendiri, kara Rifqi, berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Utamanya jika membahas tentang aspek tentang pembentukan pemerintah daerah, termasuk isu-isu seperti bentuk pemerintahan daerah dan penunjukan kepala daerah.

“Kalau kita baca beberapa isu krusialnya kan bentuknya provinsi kemudian kepala daerahnya adalah gubernur, dan gubernur pertama kali itu adalah gubernur yang diusulkan oleh presiden dan dipilih oleh DPR, sebelum nanti pada periode berikutnya dipilih secara langsung," ucapnya.

Selain itu, terkait dengan pemindahan ibu kota negara tersebut, Rifqi menekankan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya rencana tersebut dengan tetap memperhatikan beberapa aspek seperti dari aspek anggaran. Pasalnya, hingga saat ini anggaran APBN banyak terkuras untuk penanganan pandemi.

Rifqi meminta pemerintah untuk terlebih dahulu membuat sebuah skema terkait dengan anggaran yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota tersebut. 

"Karena itu kami meminta juga kepada pemerintah untuk membuat skema apakah semuanya harus murni APBN, apakah memungkinkan di beberapa sisi ada investasi yang bisa dilakukan di situ," ujarnya. []

Berita terkait
Raker Komisi VIII DPR RI: Aspek Kelembagaan RUU Bencana Akan Dibahas Bersama K/L
Komisi VIII DPR RI memberikan kesempatan Menteri Sosial untuk kembali melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait RUU PB.
Komisi VIII DPR RI Dorong Akselerasi Capaian Program Kemensos Agar Dirasakan Penerima Manfaat
Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Sosial bahas soal program Kemensos untuk penerima manfaat.
Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Paulus Wakil Ketua DPR
Rapat Paripurna DPR RI menetapkan Lodewijk F. Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI mengantikan M. . Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri.