DPR: Anggaran influencer Dapat Pengaruhi Opini Publik

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR menanyakan apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat.
Ilustrasi influencer. (Foto: Pixabay/ElisaRiva)

Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Wakil Ketua FPKS DPR, Netty Prasetiyani Aher pun akhirnya mempertanyakan soal dana influencer tersebut. Dia menanyakan apakah anggaran sebesar itu signifikan dalam membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan rakyat.

Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah

"Apa tidak mubazir?" tanya Netty usai Workshop Optimalisasi Peran Kontributif Kader Perempuan PKS di Islamic Center Indramayu, Sabtu, 22 Agustus 2020.

Menurutnya, dana sebesar itu lebih baik disalurkan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah perlu menjelaskan tujuan penggunaan influencer dalam proses komunikasi publik.

"Saya khawatir jika tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dengan cara instan dan masif agar setuju atau membenarkan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Dia berpandangan, jika tujuan itu benar demikian, kondisi tersebut dapat membuat komunikasi di ruang publik menjadi tidak sehat karena mengacaukan proses penyerapan informasi secara natural.

"Masyarakat jadi bias karena informasi yang diberikan influencer cenderung tendensius, subjektif dan berpihak pada pemerintah. Akhirnya masyarakat tidak bisa jernih berpikir dan memilah mana program yang memang bagus dan bermanfaat serta mana program yang buruk dan tidak tepat sasaran. Akhirnya masyarakat kehilangan daya kritisnya karena dihujani opini influencer," kata dia.

Selain itu, Netty meminta pemerintah untuk membuat kebijakan dan program pembangunan yang benar-benar menjadi solusi atas persoalan rakyat.

"Jika kebijakan dan programnya sudah bagus, saya pikir, pemerintah harus percaya diri bahwa rakyat akan mendukung meski tidak ada dukungan subjektif dari para influencer yang dibayar profesional," ucap Netty.[]

Berita terkait
Kejagung Kebakaran, DPR: Jangan Sebar Asumsi Spekulatif
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku prihatin dengan terjadinya peristiwa kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Dia meminta publik tak spekulatif
Jokowi Bayar Influencer, KPK dan BPK Diseret-seret
Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periksa dana influencer Jokowi.
Donny Gahral Sebut Jokowi Tak Salah Pakai Influencer
Donny Gahral Adian mengaku heran dengan anggapan masyarakat terhadap kebijakan Jokowi menggunakan jasa influencer.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.