Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk memaksimalkan realisasi belanja pemerintah di sisa tahun 2020. Ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
"Kita ingat di kuartal II konsumsi pemerintah ada di minus 6 persen, dan di kuartal III kita masuk ke positif 9 persen. Itulah trigger ekonomi kita dari kuartal II ekonomi minus 5,32 persen, ke kuartal III masuk ke tren positif yang masuk ke minus 3,49 persen," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara daring di Jakarta, Rabu, 18 November 2020, seperti dikutip dari Antara.
Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan.
Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah perlu menambah perputaran uang dan kegiatan perekonomian di masyarakat. Sebab, salah satu mesin untuk menggerakkan roda perekomonian yakni dengan merealisasikan program belanja pemerintah.
Selain itu, Jokowi melihat masih ada sejumlah program pemerintah yang terlambat. Dia menegaskan terdapat proyek konstruksi yang belum masuk tahapan pengerjaan padahal sudah di akhir November 2020.
"November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi. Terus nanti selesai barangnya kayak apa, kalau bangunan ya ambruk kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan? Jangan sampai terulang-ulang semua menumpuk di akhir tahun," ucapnya.
Terlebih, di situasi krisis akibat pandemi Covid-19, belanja pemerintah merupakan pendorong permintaan dan konsumsi masyarakat. Ini bertujuan untuk menumbuhkan perekonomian.
Untuk itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat terobosan yang mampu memaksimalkan atau mengoptimalkan tekonologi informatika. Ini agar pemerintah nantinya bisa melakukan pengawasan terhadap realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun ke depannya.
"Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberi peringatan agar mereka melakukan percepatan. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting pengadaan dipercepat," ujar Jokowi.
Sejauh ini, Jokowi menyesalkan lantaran masih banyak jajarannya dan juga pemerintah daerah yang bekerja biasa-biasa saja dan tidak memedulikan kondisi genting. Hal seperti ini bisa mempengaruhi realisasi belanja anggaran yang sudah disiapkan dengan baik.
"Belum berganti ke channel extraordinary, belum mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan akibatnya realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN dan di APBDN terlambat," tuturnya. []
- Baca Juga: Jokowi Pastikan Keselamatan Masyarakat Lewat Vaksinisasi
- Jokowi Sidak Simulasi Vaksinasi Covid-19 di Bogor
