Bandung - Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia, Husin mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengukuran atau barometer yang jelas untuk beberapa jenis pajak.
Komisi III dan Badan Anggaran setiap rapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar selalu mengingatkan akan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan
Jenis pajak yang dimaksud diantaranya; pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) atau sering disebut pajak BBM, pajak rokok hingga pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan.
"Komisi III dan Badan Anggaran setiap rapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar selalu mengingatkan akan potensi pendapatan yang masih bisa ditingkatkan. Selama ini Pajak Kendaraan Bermotor menjadi favorit, termasuk pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), pajak rokok dan pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan. Tapi sayangnya untuk 3 jenis pajak ini masih belum maksimal," tuturnya kepada Tagar di Bandung, Minggu 12 Desember 2020.
Belum maksimal lanjut Husin menjelaskan, karena selama ini pajak BBKB atau BBM, pajak rokok dan pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan tidak memiliki alat ukur yang jelas. Sehingga penerimaan dari tiga jenis pajak tersebut selama ini hanya menerima saja atau sifatnya penerimaan yang pasif karena persoalan tidak ada alat ukur untuk menghitung secara jelas dan detail.
"Seperti pajak rokok. Teorinya penduduk Jabar yang merokok kan banyak. Tapi karena tak ada pengukuran yang jelas dari pajak rokok ini, kita (Pemprov Jabar) hanya menunggu saja dari Pemerintah Pusat, dan kita tak bisa menolak karena kembali lagi kita tak bisa menghitungnya akibat tak ada alat ukur untuk menghitung secara jelas," jelas politisi muda asal Perindo ini.
Menurut Husin, dari pajak rokok ini sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan. Asumsinya dari banyaknya berbagai jenis rokok yang masuk ke Jawa Barat hingga tingginya perokok di Jabar. Seharusnya bisa dihitung untuk setiap jenis rokok yang masuk ke Jabar, salah satunya melalui perhitungan pengiriman. Diakui memang butuh waktu dan kerja keras dari Bapenda, tapi kembali lagi ini tugas bersama untuk meningkatkan PAD.
Sama halnya dengan pajak BBM atau (BBKB), Pemprov Jawa Barat pun hanya menerima saja dari pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama ini tak mengetahui secara pasti berapa jumlah pemakaian BBM di Jabar.
"Penduduk kita (Jabar) itu hampir 50 juta jiwa dan banyak yang menggunakan BBM (dengan berbagai jenis) dibandingkan Jawa Tengah yang penduduknya hanya kurang lebih 32 juta. Kalau melihat jumlah penduduk dan perkiraan penggunaan BBM di Jabar yang cukup besar. Seharusnya Jabar bisa lebih banyak lagi penerimaanya dari pajak BBM ini," harap dia.
Kemudian penerimaan dari pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan terang Husin, persoalannya sama dengan penerimaan pajak BBM dan rokok sifatnya pasif, posisi Pemerintah Daerah Provinsi Jabar hanya menerima saja.
Hanya saja untuk pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan ini diperparah karena tidak hanya ketiadaan alat ukur, tetapi mulai dari tarif yang tak pernah naik, tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
Hal tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan yang mengakali pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan. Sehingga semakin tergeruslah penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dari pajak pengambilan pemanfaatan air permukaan ini. [PEN]
Baca juga:
- 1.859 Peserta Lolos Seleksi CPNS Pemprov Jabar Formasi 2019
- Pemprov Jabar Terima DIPA dan Dana TKDD
- Bansos Pemprov Jabar Tahap III Terdistribusi 100 Persen
