Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani paket bantuan pandemi senilai 900 miliar dolar AS yang akan memberikan stimulus kepada bisnis dan individu. Langkah itu juga mencegah terjadinya penutupan sebagian operasi pemerintah.
"Saya menandatangani RUU ini untuk memulihkan tunjangan, menghentikan pengusiran (karena menunggak), menyediakan bantuan kontrakan, dan menambah dana bagi PPP (Program Perlindungan Upah), membuat para pekerja maskapai kembali bekerja, dan menambah lebih banyak dana bagi distribusi vaksin, dan masih banyak lagi," kata Presiden Trump dalam pernyataan dari resor Mar-a-Lago miliknya di negara bagian Florida.
Kantor Berita Associated Press melaporkan, Presiden Trump mengumumkan pendanatanganan itu dalam pernyataan pada Minggu, 27 Desember 2020, malam waktu setempat.
Rancangan Undang-Undang (RUU) itu mencakup 1,4 triliun dolar AS untuk mendanai instansi-instansi pemerintah hingga September dan mengandung prioritas lain seperti pendanaan bagi sistem transportasi dan peningkatan tunjangan kupon makanan.
Faksi Demokrat menjanjikan akan ada bantuan lebih banyak setelah Presiden terpilih Joe Biden dilantik, tapi faksi Republik mengisyaratkan pendekatan "lihat nanti."
Presiden dari partai Republik itu, tadinya menuntut Kongres mengubah RUU itu untuk menaikkan jumlah stimulus bagi warga AS, dari 600 dolar AS per orang menjadi 2.000 dolar AS.
Belum jelas apa yang menyebabkan Presiden Trump mengubah pikirannya. Para pejabat Gedung Putih bungkam soal langkah Trump itu. Namun, menurut laporan Reuters, seorang sumber yang mengetahui situasi itu mengatakan beberapa penasihat menganjurkan Trump untuk mengalah karena mereka tidak melihat manfaatnya untuk menolak RUU itu.
"Kabar baik soal RUU Bantuan Covid. Informasi lebih lanjut menyusul!" kata Trump dalam cuitan di Twitter pada Minggu, 27 Desember 2020, malam. Namun, dia tidak merincikan lebih lanjut.
Paket itu mencakup anggaran sebesar 1,4 triliun dolar AS untuk mendanai instansi-instansi pemerintah. Apabila Trump tidak menandatanganinya, maka penutupan sebagian operasi pemerintah akan dimulai pada Selasa, 29 Desember 2020, dan akan berdampak pada jutaan pegawai federal (vm/ft)/Associated Press/Reuters/voaindonesia.com. []
