Medan - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan tidak mengusung Akhyar Nasution di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020. Keputusan tidak mengusung Akhyar di Pilkada Medan karena beberapa alasan.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat mengatakan Akhyar dinilai berkinerja buruk dan juga terindikasi memiliki persoalan hukum. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta menekankan PDIP menegaskan bahwa berpartai, sama juga bernegara yakni dilandasi pada ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
Yang bersangkutan masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain.
"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah, langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot.
Baca juga:
- Alasan PDIP Tak Mengusung Akhyar Nasution di Medan
- Pengamat: Kolaborasi Kunci Bereskan Masalah di Medan
- Profil Bobby Nasution, Mantu Jokowi Nyalon Wali Kota Medan
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP ini menyebutkan dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.
"Yang bersangkutan masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," tuturnya.
Menurut Djarot, yang pernah maju sebagai calon Gubernur Sumut, PDIP melakukan seleksi ketat terhadap setiap calon kepala daerah.
"Mereka memiliki persoalan hukum tidak akan pernah dicalonkan oleh partai. PDIP sendiri belajar dari kasus korupsi berjemaah dilakukan oleh mantan Gubernur Sumut yang diusung PKS, Gatot Pujo Nugroho yang melebar ke mana-mana. Kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dikhawatirkan memiliki konsekuensi hukum ke yang lain," ujarnya.
Dia mengatakan PDIP juga mencatat bahwa Akhyar Nasution pernah diperiksa terkait dugaan penyelewengan anggaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 tingkat Kota Medan tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, sebesar Rp 4,7 miliar, menjadi pertimbangan penting mengapa partai tidak mencalonkannya.
"Betapa bahayanya ketika MTQ saja ada dugaan disalahgunakan. Mungkin dengan bergabung ke partai tersebut, yang bersangkutan ingin mencitrakan katakan tidak pada korupsi yang pernah menjadi slogan partai tersebut," katanya.
Selain itu, tambah Djarot, PDIP juga mempertimbangkan posisi Kota Medan sebagai sentral perekonomian di Sumatera.
"Pertimbangan yang komprehensif, strategik, dan obyektif sesuai harapan rakyat, menjadi landasan keputusan partai. PDI Perjuangan juga membangun dialog dengan partai koalisi pendukung Jokowi. Masuknya Akhyar dengan dukungan dari Demokrat dan kemungkinan dari PKS, semakin menunjukkan arah kebenaran koalisi pada Pileg 2024 yah," tutupnya. []
