Medan - Akhyar Nasution, Pelaksana Tugas Wali Kota Medan yang juga bakal calon Wali Kota Medan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, dinilai konstitusional dan menggunakan haknya sebagai warga negara.
Pengamat politik dan komunikasi di Kota Medan, Ara Auza menilai, Akhyar Nasution menggunakan hak sebagai warga negara untuk dipilih dalam pilkada, dan undang-undang mengaturnya.
"Undang-undang mengatur itu, jadi apa yang dilakukan Akhyar Nasution adalah konstitusional," tutur Ara kepada Tagar, Selasa, 28 Juli 2020, menyikapi pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat yang menyebutkan Akhyar Nasution haus kekuasaan.
Instrumen untuk ikut dalam kontestasi pilkada, kata Ara, adalah dukungan dari partai politik. Dan Partai Demokrat melihat Akhyar Nasution memiliki potensi untuk diusung dan boleh.
"Partai politik memang harus membuat rekomendasi terkait pilkada," ujar Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Medan Area (UMA).
Dia mengatakan, tudingan dari Djarot Saiful Hidayat terhadap Akhyar tidak tepat, karena Akhyar hanya menggunakan instrumen haknya sebagai warga negara.
"Apakah Akhyar haus akan kekuasaan, jawabannya tidak. Nah, Partai Demokrat melakukan itu juga dalam hal rekomendasi," jelasnya.
Yang aneh, kata dia, justru partai politik. Fungsi partai politik salah satunya adalah agregasi kepentingan, yang mana kepentingan individu disatukan dalam organisasi partai politik.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa Djarot lah yang haus kekuasaan
"Tujuan partai politik memang untuk berkuasa. Partai politik itu diciptakan untuk berkuasa, alat untuk menguasai kebijakan. Sehingga kepentingan-kepentingan individu dalam partai politik, bisa mempengaruhi kebijakan untuk berpihak kepada partai politik," ujarnya.
Baca juga:
- Demokrat Sumut Sebut yang Haus Kekuasaan Itu Djarot
- Djarot Singgung Akhyar Merapat ke Partai Demokrat
- Korupsi DPRD Sumut, Djarot: Dalang Utama Usungan PKS
Apakah situasi politik di Kota Medan sudah memanas, menurut Ara Auza, pesan yang disampaikan PDIP kemudian direspons Partai Demokrat, secara komunikasi sah-sah saja. Ada pesan yang disampaikan kemudian ditanggapi oleh penerima pesan.
"Secara kritis mengenai isi pesan, dapat dimaknai beragam oleh pembaca. Kalau sahut- sahutan pesan seperti itu secara komunikasi disebut komunikasi sirkular. Dalam teori perang, situasi sekarang belum apa-apa. Pasangan calon belum ada, calon belum ada, masih retorika bakal calon. Pestanya Desember, kita masak rendangnya sekarang," ucapnya.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa berpartai, sama juga bernegara, dilandasi oleh ketaatan pada konstitusi, hukum, dan etika politik.
"Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah, langkah pragmatis yang dilakukan Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader," kata Djarot.
Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP ini dalam keterangan persnya, Sabtu, 25 Juli 2020 menyebutkan, dalam konsolidasi tersebut ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan.
"Yang bersangkutan masuk pada kategori ke dua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain," bebernya.
Pernyataan Djarot ini lantas dijawab dengan tidak kalah keras oleh Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain. Dia menegaskan, yang haus kekuasaan sebenarnya adalah Djarot Saiful Hidayat. Setelah kalah di Jakarta, Djarot datang ke Sumut dan kalah juga.
"Kami cermati perjalanan Djarot dalam beberapa waktu belakangan. Djarot mencalon Wakil Gubernur di Jakarta dan kalah. Kemudian Djarot yang saat itu merupakan orang luar Sumut, datang ke Sumut mencalon sebagai gubernur, dan kalah lagi. Selanjutnya mencalon anggota DPR RI dari Sumut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Djarot lah yang haus kekuasaan," ujar Herri kepada Tagar, Senin, 27 Juli 2020. []
