Distan Jatim Gagal Jaga Stabilitas Harga Komoditas

Dinas Pertanian (Distan) Jatim dinilai gagal dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian,
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat panen raya padi ratoon di Sidoarjo. (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)

Surabaya - Dinas Pertanian (Distan) Jatim dinilai gagal dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Akibatnya kenaikan nilai tukar petani (NTP) hanya mencapai 1,06 persen pada tahun 2018. Padahal anggaran yang dikucurkan Pemprov Jatim tahun itu mencapai Rp 229 miliar.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ahmad Firdaus Febrianto menilai gagalnya pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas terlihat harga lombok yang beberapa waktu lalu menurun. Sementara harga buah naga hancur.

"Kenapa kok dinas terkait tidak melakukan pemetaan sehingga terjadi hampir setiap tahun," kata Firdaus, Kamis 16 Juli 2019.

Baca juga: Urutan 5 dari 222 Negara, PDB Pertanian Indonesia Naik Rp 900 Triliun Selama Pemerintahan Jokowi

Firdaus meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi kinerja bawahannya sehingga kejadian serupa tidak terulang pada musim tanam tahun depan.

"Kalau saya menilai perlu dievaluasi. Karena anggaran besar, tapi hasilnya seperti itu. Misalkan musim tanam, Distan melakukan pemetaan di lapangan. Jangan sampai panen melimpah, sementara harga jatuh," tuturnya.

Gubernur Khofifah juga diharapkan dapat memerintahkan pegawai Dinas Pertanian Jatim turun ke lapangan, untuk membuat pemetaan pertanian secara menyeluruh. Dengan begitu, nilai NTP 2019 mendatang bisa dikerek, sehingga jumlah kemiskinan di Jatim turun.

"Kalau saya menilai masih kurang pemetaan kan harus ada seluruh Jawa Timur. Ini masih dalam proses, kalau memang mau mewujudkan itu maka harus diperbaiki," tambahnya.

Baca juga: Menteri Pertanian Selidiki Permainan Broker Ayam

Firdaus juga menyoroti minimnya pelatihan bagi petani untuk mengoperasikan alat pertanian. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk membeli alat mesin pertanian (alsintan) sangat besar.

Selama ini, dari data di Komisi B DPRD Jatim, banyak petani yang akhirnya menyewa milik orang lain, karena mereka kurang paham untuk mengoperasikan alat tersebut.

"Peningkatan kemampuan operasional alat-alat pertanian harus ditingkatkan, karena itu merupakan kebutuhan petani di lapangan," pungkasnya.[]



Berita terkait
0
Presiden Biden Tiba di Eropa untuk KTT G7 Bahas Ukraina dan Ekonomi
KTT negara-negara G-7 dengan para pemimpin negara-negara sekutu AS bahas sikap mereka terhadap Rusia dan ekonomi dunia yang melemah