Jakarta, (Tagar 26/2/2019) - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut satu (01), Abdul Kadir Karding menyatakan cara yang dilakukan sekelompok wanita yang ternyata relawan Pepes (partai emak-emak pendukung Prabowo-Sandiaga Uno) adalah hoaks.
“Ya memang cara-cara yang mereka lakukan adalah hoaks. Oleh karena itu, saya kira dan cara-cara ini berbahaya karena akan merusak tatanan,” jelasnya kepada Tagar News, Senin (25/2).
Sebelumnya, sebuah video berisi provokasi dari sekelompok wanita berjilbab atau emak-emak kepada seorang pria beredar di media sosial. Mereka menyatakan kalau capres nomor urut satu (01) Joko Widodo terpilih lagi di Pilpres mendatang, Jokowi akan melegalkan pernikahan LGBT, pun meniadakan hal-hal berbau Islam seperti meniadakan suara azan.
"Lamun Jokowi dua periode moal aya deui sora azan, moal aya budak ngaji, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin," ujar wanita yang menggunakan Bahasa Sunda di video itu.
"Kalau Jokowi dua periode, tidak akan ada lagi suara azan, tidak akan ada anak-anak mengaji, tidak akan ada wanita memakai jilbab, sesama wanita diperbolehkan menikah, serta sesama laki-laki diperbolehkan menikah."
Abdul Kadir Karding mengatakan, kalau masyarakat betul-betul menyadari, salah satu pendukung LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender) justru berasal dari lingkungan capres nomor urut dua (02) Prabowo Subianto. Bukan dari lingkungan Joko Widodo.
“Justru kalau kita menyadari bahwa justru salah satu kelurga Pak Prabowo ada berkampanye agar LGBT itu dilegalkan. Jadi, itu yang harus mereka tahu,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal PKB ini menegaskan, tim Jokowi-Ma’ruf terdiri dari kumpulan orang-orang muslim, yang memahami agama dengan baik. Komitmen dari tim ini adalah mentaati prinsip-prinsip agama dalam kebijakan publik kita.
Sehingga, prinsip agama tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemeluk agama lain maupun masyarakat. Jadi, tidak ada istilah tim Jokowi-Ma’ruf melegalkan LGBT.
“Prinsip yang ada dalam agama itu tidak boleh menjadi kebijakan yang bertentangan dengan keinginan pemeluk agama tersebut atau masyarakat yang ada, jadi tidak ada istilah kami ingin melegalkan LGBT itu, tidak ada dalam kamus,” terangnya.
Apalagi, jika merunut pendukung Jokowi-Ma’ruf yang terdiri dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta partai politik berbasis Islam, dapat dipastikan kebijakan tidak akan menentang umat, malah kebijakan pro umat.
“Apalagi ada KH Ma’ruf dan Pak Jokowi didukung oleh NU sebagian besar Muhammadiyah, partai-partai muslimnya juga banyak ada Pak Yusril, PBB, PKB, PAN, PPP ini jadi jaminan bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi kedepan justru akan pro umat,” tandasnya. []
Baca juga:
- Isu Pelegalan LGBT, Politikus PDIP: Fitnah
- Foto: Pernah Bertemu Fadli Zon, Ini Kegiatan Emak-emak PEPES yang Lakukan Kampanye Hitam
