Disebut Menteri Muda Jokowi, Ini Respons Inayah Wahid

Putri bungsu Gusdur, Inayah Wahid, disebut-sebut bakal mengisi pos menteri muda dalam kabinet Jokowi periode kedua.
Putri bungsu Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Dia menjawab spekulasi keterkaitannya dalam menduduki posisi menteri milenial Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma’ruf.

Jakarta - Putri bungsu Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Inayah Wulandari Wahid, merespons spekulasi soal namanya disebut-sebut bakal mengisi pos menteri muda dalam Kabinet Indonesia Kerja (KIK) Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Tak dapat memungkiri, Inayah mengaku senang sudah dikaitkan mengisi jabatan strategis sebagai kepala kementerian. Hal itu dia pandang sebagai bentuk apresiasi dari publik. Namun kabar ini, kata Inayah, baru sebatas bursa yang dikonstruksi oleh orang sehingga spekulasi tersebut dia pandang tidak resmi. 

Adik Yenny Wahid ini menilai masih banyak orang yang lebih kompeten, kredibel, dan lebih ngebet untuk mengemban jabatan menteri. Dia menyatakan belum ingin, bahkan tidak terpikirkan untuk mengisi peran sebagai menteri milenial Jokowi. 

“Saya suruh jadi ketua Rukun Tetangga (RT) saja males, gimana suruh jadi menteri," katanya saat ditemui Tagar di depan auditorium Universitas Al Azhar Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.

Belum lagi soal sorotan publik yang tak segan mencibir, setelah berhasil memegang kekuasaan hanya berdasarkan titipan semata.

"Banyak yang kemudian bilang itu titipan. Mungkin oleh banyak orang itu pesannya seakan-akan jadi titipan bapaknya. Maka itu saya mau menjelaskan tidak mungkin Bapak saya (Gus Dur) nitip. Karena Bapak saya sudah tiada," terang Inayah.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin memandang, Inayah sebagai putri bungsu Gus Dur tentu saja sudah lebih memahami latar belakang pemerintahan. 

"Dia anak mantan presiden. Banyak pengalaman. Tahu seluk beluk pemerintahan karena ketika Gus Dur memerintah, Inayah banyak tahu soal kepemimpinan," ucap dia.

"Soal layak atau tidak layak. Itu tergantung Jokowi yang akan memilih. Karena itu merupakan hak prerogatif presiden," jelasnya.

Inayah menyatakan, seorang menteri selain dinilai berdasarkan kompetensi dan kredibilitas, tentu akan disoroti track record serta integritasnya dalam bekerja. Sehingga, kata dia, publik tidak perlu lagi terfokus terhadap hal-hal mendasar pada identitas seperti usia, gender, suku, agama, dan partai.

"Meskipun saya sendiri juga paham tentunya pasti ada bagian-bagian politik dan segala macam, sehingga kita tidak terjebak di hal-hal yang identitas. Apakah perlu menteri muda atau tidak muda, sehingga kita tidak terjebak di situ," papar dia.

Kabinet Jokowi-JK memiliki 8 srikandi yang masing-masing memiliki karakterisasi andal pada masing-masing bidang. Sejauh ini, menteri perempuan yang kinerjanya disoroti paling berani adalah Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti. Itu menjadi ekspektasi tersendiri bagi publik.

Menurut Inayah, setiap orang Indonesia punya keinginan dan kesejahteraan. Kemudian ada pencapaian-pencapaian yang dilakukan selama menjabat yang menunjukkan perbaikan-perbaikan besar tentu akan disikapi oleh publik. 

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan orang-orang yang memang kompeten pada bidangnya saat menduduki jabatan menteri, tentu saja tidak bisa main asal tunjuk. Bicara posisi menteri, pasti berbicara visi jangka panjang.

"Kalau memang kita ingin maju. Kita bilang ingin mengejar Indonesia tahun 2030 bonus demografi, ya harus dibutuhkan menteri-menteri yang memang kalibernya tinggi, yang jelas kompetensinya, dan jelas ide-idenya seperti Ibu Susi misalnya," kata Inayah.

Sebelum Susi didapuk menjadi menteri, dia melanjutkan, publik sudah melihat sepak terjangnya dalam jam bekerja. "Jadi ketika beliau jadi menteri itu bukan sesuatu yang aneh buat kita. Jadi memang ekspektasinya disitu. Itu yang Indonesia butuhkan," kata dia.

Baca juga: 


Berita terkait
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.