Cirebon - Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, secara resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, 31 Agustus 2020.
Tiga perda yang disahkan yaitu, Perda tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan Perda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, menilai pengesahan Perda pengelolaan barang milik daerah, nantinya akan mendukung, tertibnya perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharan, serta hal lainnya. "Perda ini juga nantinya akan memperjelas terkait pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pengendalian barang milik daerah," kata Imron.
Imron juga menanggapi terkait disahkannya Perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Menurutnya, Perda ini merupakan salah satu solusi dari belum optimalnya penyelesaian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Cirebon. "Perda ini kan sebagai salah satu usaha dalam penyelesaian kebakaran," ujar Imron.
Dengan disahkannya Perda ini, diharapkan nantinya, perangkat daerah yang membidangi sub urusan kebakaran, harus bisa menjalankan perannya yaitu, Perda tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan Perda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2016 tentsecara optimal. "Karena sudah dilindungi oleh Perda," kata Imron.
Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, Imron juga berharap adanya peran serta masyarakat, dalam mencegah musibah tersebut. Sedangkan terkait Perda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, Imron menuturkan, bahwa Perda ini merupakan salah satu solusi, untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
"Belum lagi ada perda yang ini dalam usaha merupakan salah satu solusi untuk pemulihan ekonomi," tutur Imron. Dengan adanya pengesah Perda ini, diharapkan perangkat daerah makin cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa meningkatkan pembangunan di Kabupaten cirebon.
"Terkait perda susunan perangkat daerah, akan dilaporkan juga kepada Gubernur Jawa Barat," kata Imron. []
