Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto kristiyanto membantah ikut terlibat dalam kasus dugaan suap perebutan kursi DPR yang membelit Komisoner KPU Wahyu Setiawan. Menurutnya, dugaan itu framing dari pihak yang ingin menjatuhkan nama baiknya.
Jadi kita hormati dari KPK ketika mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami percayakan dengan berita ini menunjukkan adanya berbagai kepentingan yang ikut membuat framing. Tetapi sebagai parpol yang menang dua kali berturut-turut yang selalu mengalami ujian-ujian sejarah, terpaan badai," kata Hasto di sela-sela Rakernas PDIP I dan HUT ke-47 PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.
Hasto juga menepis dugaan memerintah stafnya bernama Doni yang berprofesi sebagai advokat untuk memuluskan kasus suap perebutan kursi DPR warisan calon legislatif (caleg) Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.
"Sebagai contoh ada beberapa pihak yang melakukan framing seolah-olah yang namanya Doni, staf kesekjenan (PDIP) ditangkap. Saya mencari-cari staf saya, ini yang namanya Doni," kata dia sambil menunjuk seorang pria di samping kanannya.
Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar sebelumnya menyebutkan salah satu pengurus DPP PDIP terlibat dalam kasus ini. Pengurus itu memerintah Doni untuk mengajukan gugatan uji materi pasal 54 peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu ke Mahkamah Agung.
Pengajukan gugatan materi itu terkait kursi caleg terpilih Pemilu 2019 Nazarudin Kiemas yang kosong diberikan kepada politikus PDIP Harun Masiku. Gugatan itu akhirnya dikabulkan MA pada Juli 2019.
Meski menampik dugaan yang dialamatkan kepadanya, Hasto menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah itu telah melakukan kemajuan dengan ditangkapnya delapan orang terkait kasus suap yang membelit Wahyu Setiawan ini.
"Jadi kita hormati dari KPK ketika mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini berkaca juga sebagai sebuah proses kemajuan," ujarnya.
Hasto kemudian menjelaskan pengisian kursi pergantian antarwaktu (PAW) seperti yang ditinggalkan Nazarudin Kiemas harus melalui mekanisme yang ditentukan Undang-Undang. Sehingga, lanjut dia, tidak semudah yang dibayangkan dengan lobi-lobi apalagi suap.
"Partai di dalam melakukan proses PAW, demikian juga KPU didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan itu sangat rigid. Itu sangat tepat tidak bisa sembarangan hanya karena sebuah lobi-lobi politik lalu PAW tersebut dapat dijalankan," tuturnya.
Dalam kasus dugaan suap terkait PAW caleg DPR, KPK telah menetapkan empat tersangka pada Kamis, 8 Januari 2020. Adapun empat tersangka itu adalah Komisoner KPU Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya sekaligus eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiano Tio Fridelina, caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful Bahri.
Selain itu, KPK juga mengamankan empat orang lain di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Depok, dan Banyumas. Mereka Doni (advokat), Rahmat Tonidaya (asisten Wahyu), Ika Indayani (keluarga Wahyu), Wahyu Budiyani (keluarga Wahyu), dan Ilham (sopir Wahyu). []
