Jakarta – Belakangan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purnawirawan) TNI Moeldoko, sering menjadi perbincangan di sejumlah media. Nama Moeldoko tampaknya tak pernah lolos dari peristiwa dan kasus yang terjadi di Indonesia sebut saja kasus gagal bayar Jiwasraya, korupsi Asabri, China di laut Natuna, mafia migas, hingga desakan dari Gerindra untuk mencopot posisinya dari KSP.
Moeldoko menjabat sebagai KSP sejak 17 Januari 2018. Saat itu, ia dipercaya menggantikan posisi Teten Masduki. Kemudian pada 23 Oktober 2019, ia kembali dilantik oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisi jabatan yang sama untuk periode 2019-2024.
Sebelum menjadi KSP, Moeldoko sudah lebih dahulu berkiprah di dunia militer Indonesia. Prestasinya di bidang militer membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013- 8 Juli 2015.
1. Karhutla Riau, Sumatera, dan Kalimantan
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia seperti Riau, Sumatera, dan Kalimantan pada 2019 lalu turut menyorot nama Moeldoko. Pasalnya, ketika bencana yang tercatat membakar sekitar 328 ribu hektare lahan (periode Januari – Agustus 2019) itu tengah terjadi, Moeldoko sempat membuat cuitan di twitter yang membuatnya dikecam warganet.
Moeldoko dan Ahok mencicipi ice cream (Foto: instagram @dr_moeldoko)
“Segala musibah datangnya dari Allah SWT… Musibah bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan di mana saja…termasuk musibah yang menimpa Pekanbaru, Riau yang sedang terjadi juga datangnya pun dari Allah SWT,” ujar Moeldoko.
Pernyataan tersebut dinilai tidak sensitif dan cenderung menyederhanakan masalah yang tengah terjadi. Faktanya, Karhutla tersebut terjadi akibat ulah manusia. Bahkan, polisi telah menetapkan 185 tersangka serta empat korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan saat itu.
Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), khalisah Khalid, turut menyinggung pernyataan Moeldoko. Menurutnya, orang-orang Indonesia yang hidupnya 83 persen di wilayah bencana sudah sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai macam bencana. Ia juga menambahkan, pernyataan dari seorang pejabat publik seharusnya bisa memberikan perlindungan dan penanganan terhadap bencana yang terjadi.
“Orang-orang Indonesia yang hidupnya 83 persen di wilayah bencana ini sudah punya sifat-sifat itu (sabar dan ikhlas),” katanya. “(Masyarakat butuh) Pernyataan pejabat publik yang dapat memastikan jaminan perlindungan dan penanganan karhutla,” lanjut Khalisa.
Melalui akun instagramnya, @dr_moeldoko, Moeldoko memberikan alasan berkait penyataan yang dilontarkan serta permintaan maafnya kepada masyarakat yang tersinggung atas penyataan tersebut, secara panjang lebar.
“Setiap hari Jumat memang saya sengaja membagikan hadis atau ayat Al-Qur’an untuk saling mengingatkan, tentunya bukan bermaksud menyinggung perasaan saudara kita…,” jelas Moeldoko. “ Sekali lagi, mohon maaf dan mohon doanya agar karhutla segera terselesaikan…,” lanjutnya.
Moeldoko dalam acara Leadership Talk, Gelora Bung Karno, Jakarta (Foto: instagram @dr_moeldoko)
2. Mentalitas Penjajah
Sebelum pernyataannya tentang karhutla mulai heboh, Moeldoko juga pernah mengemukakan pendapatnya terkait mentalitas orang Indonesia ketika tengah membahas program manajemen talenta yang direncanakan oleh Presiden Jokowi. Menurutnya Indonesia harus mengadopsi mentalitas penjajah dan segera meninggalkan mentalitas sebagai bangsa terjajah.
“Kita harus membangun mental penjajah. Ngapain kita takut jadi orang seperti itu. Kita harus menghancurkan mental terjajah,” tegas Moeldoko dalam acara bertajuk “Mengapa Indonesia Butuh Manajemen Talenta” di Hotel Aryaduta pada 22 Agustus 2019.
3. Skandal Jiwasraya
Masuknya nama Harry Prasetyo dalam daftar cekal kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) turut menyenggol nama Moeldoko. Pasalnya, Harry pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden.
Menurut Moeldoko, masuknya mantan Direktur Keuangan Jiwasraya itu dalam jajaran staf kepresidenan merupakan akibat dari longgarnya sistem seleksi saat itu. “Sekarang sangat ketat (seleksinya). Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya,” ujar Moeldoko
Selain karena skandalnya di Jiwasraya yang belum terkuak, Moeldoko mengaku, lolosnya Harry pada seleksi staf presiden saat itu juga berlandaskan pada prestasi dan catatan positif Harry di Jiwasraya. “Pada saat itu, beliau di Jiwasraya memiliki catatan yang positif, bagaimana bisa mengubah wajah Jiwasraya. Itulah yang me-reference KSP, saya, untuk yang bersangkutan bisa diangkat ke sini,” jelas pria lulusan Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2015) itu.
Selain membantah kabar simpang siur terkait hubungan kekeluargaan dirinya dengan Harry, Ia juga menambahkan kalau tidak ada sangkut paut antara dirinya dengan kasus yang saat ini menjerat Harry dan menyerahkan semuanya pada hukum yang berlaku.
“Moeldoko tidak ada melindungi (Harry Prasetyo), KSP sama sekali tidak, apalagi Istana. Istana saja nggak ngerti kalau Pak Harry di sini,” jelasnya.
4. China Nyasar di Laut Natuna
Melintasnya kapal-kapal ikan China ke laut Natuna memancing emosi masyarakat serta pemerintah Indonesia. Kapal-kapal tersebut tak hanya berlayar di kawasan ZEE Indonesia sambil merampas hasil lautnya, tapi juga keras kepala menganggap natuna sebagai sebagai wilayah traditional fishing ground.
Dalam suatu kesempatan, Moeldoko menyatakan kapal-kapal China telah pergi meninggalkan laut Natuna sejak kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi kejadian.
“Dengan Presiden telah ke lapangan kemarin Bakamla sudah melaporkan dan Panglima juga sudah melaporkan kepada Presiden bahwa telah ada pergerakan kapal-kapal itu ke utara, maksudnya sudah keluar wilayah itu,” kata pria kelahiran Kediri itu di Hotel Aryaduta pada 9 Januari 2020.
Di tengah-tengah memanasnya kasus eksploitasi laut Indonesia oleh China, Moeldoko mengatakan pemerintah punya peluang untuk bekerjasama dengan China. Menurutnya peluang kerjasama itu juga tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
“Ada salah satu ayatnya, pasalnya mengatakan bisa saja di ZEE itu bisa kerjasama. Kerjasama bisa yang penting ada ikatan kerjasama…dengan siapapun,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2020.
5. Mafia Migas
Tingginya Impor Migas ke Indonesia menjadi salah satu penyebab Defisit Neraca Dagang. Diduga ada tangan-tangan nakal yang terlibat dalam impor migas demi meraup keuntungan pribadi. Para mafia itu diduga mendapat uang dari aktivitas haram tersebut hingga Rp 1 Triliun per bulan.
Demi menemukan dalang di balik kegiatan impor 800 ribu barel per hari ini, Presiden Jokowi berpesan untuk membasmi para mafia migas tersebut agar Defisit Neraca Dagang tidak terlalu membengkak.
Menindaklanjuti perkara mafia migas, Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pertemuan tertutup dengan Moeldoko di Istana Jakarta. Saat ditemui, Moeldoko mengaku siap “menggigit” para mafia migas yang telah membuat Presiden Jokowi geram.
“Beliau (Presiden Jokowi) sudah sering muncul kata-kata yang keras, saya pikir jangan sampai ke Presiden lah gitu. Kalau perlu menggigit saya dulu yang menggigit jangan presiden yang duluan kan gitu,” ujar Moeldoko.
6. Desakan Copot Posisi Moeldoko
Desakan mencopot Moeldoko dari posisinya saat ini salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Desakan tersebut muncul setelah mencuatnya kasus PT Jiwasraya dan Asabri yang turut menyenggol Moeldoko.
Moeldoko dan Jean Charles (Dubes Perancis) membahas rencana kunjungan Presiden RI ke Perancis (Foto: instagram @dr_moeldoko)“Ini bukti perampok di Jiwasraya itu ada di sekitaran Kangmas Joko widodo. Karena itu, Kangmas harus mengevaluasi Moeldoko atau mencopot Moeldoko yang telah menempatkan Harry Prasetyo dengan alasan tidak tahu siapa Harry Prasetyo,’ kata Arief Puyono kepada wartawan pada 11 Januari 2020.
Profil:
Nama: Dr Moeldoko
Lahir: Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957
Istri : Koesni Harningsih (sejak 1985)
Anak : Randy Bimantoro dan Joanina Rachma
Pendidikan
SDN Juntok 1 Kediri
SMPN Papar, Kabupaten Kediri
SMP Pertanian Jombang (1977)
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri), Magelang (1981)
S3 Fakultas Administrasi Negara, Universitas Indonesia (2014)
Karier:
Kepala Staf Kepresidenan (2018-sekarang)
Panglima TNI (2013-2015)
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (2013)
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WAKASAD) (2013)
Wagub Lemhannas (2011)
Panglima Kodam III/ Siliwangi (2010)
Panglima Kodam XII/ Tanjungpura (2010)
Panglima Divisi Infanteri I/ Kostrad (2010)
Kasdam Jaya (2008), dll
Penghargaan:
Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Bintang Yudha Dharma Nararya
Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, dll. []
