Jakarta – Pemimpin Hong Kong. Carrie Lam, 17 Agustus 2021, mengatakan organisasi yang melanggar "aturan" dan tidak memedulikan keamanan nasional harus bubar dan pemerintah tidak akan ragu untuk memutus hubungan dengan organisasi profesional yang berubah menjadi organisasi politik.
Pemerintah terus menindak keras pembangkang di kota itu, menangkap para pemimpin dan aktivis prodemokrasi sementara China berusaha menjaga Hong Kong tetap tenang setelah berbulan-bulan protes massal antipemerintah pada tahun 2019.
Lam membuat komentar itu setelah Front Hak Asasi Manusia Sipil, yang dikenal karena mengorganisir protes tahunan pada 1 Juli dan penyelenggara utama dari beberapa protes terbesar pada 2019, Minggu mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi beroperasi karena penyelenggaranya, Figo Chan, telah dipenjara dan anggotanya keluar.
Figo Chan (Front Hak Asasi Manusia Sipil Convenor) di Hong Kong (Foto: voaindonesia.com - VOA/Iris Tong)Pembubaran front itu juga terjadi sementara polisi Hong Kong dilaporkan sedang menyelidiki kelompok itu karena melanggar hukum. Seorang komisaris polisi mengatakan dalam wawancara dengan media lokal bahwa kelompok itu tidak secara resmi terdaftar di pemerintah.
Pengecam undang-undang keamanan Hong Kong mengatakan undang-undang itu membatalkan kebebasan yang dijanjikan kepada Hong Kong selama 50 tahun ketika diserahkan oleh Inggris ke China pada tahun 1997. Undang-undang itu mengkriminalisasi subversi, pemisahan diri, terorisme dan kolusi dengan pihak asing, dan telah digunakan untuk menangkap lebih dari 100 tokoh prodemokrasi sejak diberlakukan Juni lalu.
“Tidak ada kebebasan mutlak bagi seorang individu di manapun di dunia ini. Anda menikmatinya sesuai hukum,” kata Lam pada konferensi pers regular. Ia menambahkan bahwa ada banyak organisasi yang tidak menerima bahwa perilaku dan ucapan mereka diatur oleh undang-undang keamanan nasional kota itu yang diberlakukan Juni lalu.
“Dulu kita saksikan organisasi dan individu melanggar aturan ini. Menurut saya, satu-satunya pilihan saat ini adalah pembubaran,” ujarnya. "Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan penggunaan hak atau kebebasan kalian."
Lam mengatakan bahwa bahkan jika organisasi bubar, bukan berarti mereka bebas dari tanggung jawab pidana jika mereka terbukti melanggar hukum. Lembaga penegak hukum akan terus mengumpulkan bukti dan menyelidiki, dan setiap pelanggaran hukum akan dituntut, katanya. “Organisasi profesional yang menyimpang dari tujuan awal dan beralih ke politik juga akan diputus dari pemerintah Hong Kong,” kata Lam.
Pemerintah bulan lalu memutuskan hubungan dengan Serikat Guru Profesional, serikat pendidik terbesar di kota itu. Serikat itu kemudian bubar, dengan alasan perubahan iklim politik.
Berikutnya, Lam memperingatkan, asosiasi profesional pengacara di Hong Kong, Law Society, jika mereka “membiarkan politik mengambil alih misi profesional mereka.” (ka/ab)/Associated Press/voaindonesia.com. []
