Jakarta - Banyak kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) mengeluhkan proyek jalan tol nasional yang tidak menyertakan pembangunan exit tol di tiap kabupaten. Menurut mereka, pembangunan jalan tol tanpa ada fasilitas exit tol tidak akan membawa dampak signifikan kepada daerah. "Memang ada kecenderungan keinginan bupati dan walikota agar pembangunan jalan tol disertai exit tol," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI Said Abdullah usai dengar pendapat dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistanto Dardak bersama kepala daerah di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin 9 Desember 2019.
Menurut Said, pembangunan jalan strategis nasional diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jika akses menuju ke tol di setiap kabupaten tidak ada, maka tidak akan ada dampak ekonominya buat daerah tersebut . "Para bupati berharap agar pembangunan jalan tol ada fasilitas exit tol seperti di Pasuruan, Tuban, dan Ponorogo, sehingga akses percepatan pembangunan di daerah akan terjadi," kata politisi PDIP itu.
Said yang pernah menjadi calon wakil Gubernur Jatim itu mengatakan akselarasi pembangunan sangat penting agar bermanfaat bagi daerah. Politisi asal dapil Madura itu menegaskan, Banggar berkomitmen terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah agar jalan Gerbang Kertosusilo, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Selingkar Wilis dalam lima tahun kedepan mendapat dukungan pendanaan dari APBN. "Kalau tidak dapat dari APBN, cuma sektoral, daerah akan tertatih-tatih," paparnya.
Menurut Said, setelah pembangunan infrastruktur, iklim investasi harus terus bertumbuh. Jika tidak ada investor masuk, maka ekonomi masyarakat tidak akan tumbuh. Apalagi pasca penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK). Sebanyak 120 perusahan asal Banten merelokasi usahanya ke Jawa Tengah. Mengingat UMK di Jateng hanya Rp 1,2 juta. Sementara Banten mencapai Rp 4 Juta. "Jawa Timur sudah seperti DKI. Pemerintah kabupaten harus mengantisipasi jangan sampai investor lari," ucapnya. []
Baca Juga: