Di Depan DPR, Bupati Keluhkan Pembangunan Jalan Tol

Pembangunan jalan tol tanpa ada fasilitas exit tol tidak akan membawa dampak signifikan kepada daerah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan ada kecenderungan para bupati menginginkan agar pembangunan jalan tol disertai exit tol. (Foto: Adi Suprayitno)

Jakarta - Banyak kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) mengeluhkan proyek jalan tol nasional yang tidak menyertakan pembangunan exit tol di tiap kabupaten. Menurut mereka, pembangunan jalan tol tanpa ada fasilitas exit tol tidak akan membawa dampak signifikan kepada daerah. "Memang ada kecenderungan keinginan bupati dan walikota agar pembangunan jalan tol disertai exit tol," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI Said Abdullah usai dengar pendapat dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistanto Dardak bersama kepala daerah di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin 9 Desember 2019.

Menurut Said, pembangunan jalan strategis nasional diharapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru. Jika akses menuju ke tol di setiap kabupaten tidak ada, maka tidak akan ada dampak ekonominya buat daerah tersebut . "Para bupati berharap agar pembangunan jalan tol ada fasilitas exit tol seperti di Pasuruan, Tuban, dan Ponorogo, sehingga akses percepatan pembangunan di daerah akan terjadi," kata politisi PDIP itu.

Said yang pernah menjadi calon wakil Gubernur Jatim itu mengatakan akselarasi pembangunan sangat penting agar bermanfaat bagi daerah. Politisi asal dapil Madura itu menegaskan, Banggar berkomitmen terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah agar jalan Gerbang Kertosusilo, Bromo Tengger Semeru (BTS), dan Selingkar Wilis dalam lima tahun kedepan mendapat dukungan pendanaan dari APBN. "Kalau tidak dapat dari APBN, cuma sektoral, daerah akan tertatih-tatih," paparnya.

Menurut Said, setelah pembangunan infrastruktur, iklim investasi harus terus bertumbuh. Jika tidak ada investor masuk, maka ekonomi masyarakat tidak akan tumbuh. Apalagi pasca penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK). Sebanyak 120 perusahan asal Banten merelokasi usahanya ke Jawa Tengah. Mengingat UMK di Jateng hanya Rp 1,2 juta. Sementara Banten mencapai Rp 4 Juta. "Jawa Timur sudah seperti DKI. Pemerintah kabupaten harus mengantisipasi jangan sampai investor lari," ucapnya. [] 

Baca Juga:

Berita terkait
Jalan Tol Padang - Pekanbaru Harga Diri Sumbar
Pembangunan Jalan Padang - Pekanbaru masih menunggu penetapan lokasi dari Kementerian PUPR.
501 Km Jalan Tol di Sumatera Beroperasi Akhir 2019
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan 501 km jalan tol di Pulau Sumatera.
Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap Mendesak Dibangun
Pemda DIY berharap jalan tol Yogyakarta-Cilacap bisa dibangun 2020. Keberadaan tol tersebut bisa mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.