Jakarta - Rapat monitoring dan evaluasi kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bulukumba.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, pada Rabu 9 September 2020. Dalam rapat itu dewan meminta untuk memaksimalkan program yang dijalankan.
Anggota Komisi C DPRD Bulukumba, H. Abu Thalib menyebutkan rapat tersebut merupakan rapat monitoring dan evaluasi dengan Dinas PUTR terhadap sejumlah program dan kegiatan selama triwulan ke II tahun anggaran 2020.
Olehnya itu, Komisi C meminta agar Dinas terkait tidak melakukan pekerjaan asal-asalan.
"Jangan sampai nantinya banyak kegiatan yang dijalankan hanya dikerja asal-asalan," ucap H. Abu Thalib.
Seperti, kata Abu Thalib pengerjaan yang terdapat di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulsel. Dimana pengerjaan itu menimbulkan sebuah kemacetan.
"Ada pengerjaan trotoar di sana (Bontobahari), dari laporan masyarakat kerap menimbulkan kemacetan di jalan raya yang dimana dikerjakan oleh kontraktor," sebutnya.
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, H. Rijal meminta pengerjaan trotoar tersebut segera dievaluasi. Sehingga tidak menimbulkan dampak kemacetan sekitaran jalan raya.
"Kami berharap agar Dinas PUTR segera mengevaluasi itu. Jika ini dibiarkan terlalu lama, kasihan masyarakat serta pengguna jalan. Jadi kami minta PUTR evaluasi dan segera lakukan perbaikan," kata Rijal.
Kendati demikian, Kepala Dinas PUTR Rudy Ramlan menyebutkan setelah rapat monitoring dan evaluasi itu pihaknya segera melakukan perbaikan. Ia mengaku akan mengevaluasi serta memberikan teguran terhadap sejumlah konsultan terkait itu.
"Sebentar saya akan evaluasi konsultan terkait pengawasan dilapangan. Untuk tahun 2021 nantinya akan lebih ketat lagi tidak terjadi seperti ini," sebut Rudy Ramlan.
Namun demikian, kata Rudy jika dalam kondisi lapangan. Pengerjaan tidak sesuai pihaknya mengancam akan melakukan pemutusan kontrak terhadap kontraktor nakal.
"Jika kondisi lapangan terjadi ketidaksesuaian makan kami berhak memutuskan kontrak terkait kontraktor malas dan tetap mempertahankan konsultan karena sesuai SOPnya," tutup Rudy. []
Baca juga:
- Aktivis Apresiasi DPRD Bulukumba Soal Perda Pemuda
- DPRD Bulukumba Jadwalkan Pembahasan Anggaran Perubahan 2020
- DPRD Bulukumba Mediasi Pemerintah Soal Penutupan Tambang
