Bandung, (Tagar 18/12/2018) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat menyambut baik hadirnya desa digital yang belum lama ini diluncurkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Desa digital diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat desa hingga mengurangi urbanisasi.
"Saya sepakat dan mendukung inovasi Gubernur Jabar karena program desa digital tentunya bisa membuka ruang informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa dan dampak positif lainnya," tutur Anggota Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Pepep Syaiful Hidayat saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Senin (17/12).
Pepep menjelaskan, persoalan yang belum diperhatikan adalah ihwal lambatnya informasi yang masuk pedesaan. Oleh karena itu, besar harapan Fraksi PPP terhadap program desa digital ini bisa memeratakan distribusi informasi dan komunikasi positif dari pemerintah pusat, provinsi ke daerah ataupun sebaliknya.
"Sehingga akan ada respon positif dari kedua belah pihak (adanya komunikasi dua arah). Khususnya respon cepat terhadap permasalahan yang muncul di desa yang seharusnya bisa segera sampai dan ditanggapi, ditindaklanjuti oleh Pemda, Pemprov ataupun pemerintah pusat,"
jelasnya.
Tetapi terang dia, tentunya program digital desa ini agar bisa berhasil harus diiimbangi bagaimana kemampuan SDM di masing-masing desa yang menerapkan digital desa ini. Terutama keseriusan desa dalam memperbaharui informasi, kemampuan SDM dan kemampuan mengelolanya nanti.
Desa Digital, Membangun dari Pelosok
Pepep mengatakan selama ini sebenarnya masih banyak potensi ekonomi yang bisa dipromosikan sehingga bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa. Seperti produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan yang sebelumnya tidak diperhatikan.
"Untuk itu, program desa digital ini diharapkan bisa membuka peluang pasar baru dan segmen pasar yang jauh lebih luas, dan nantinya dapat mendongkrak ekonomi masyarakat desa," katanya.
Di samping itu, untuk persoalan ketenagakerjaan, terang Pepep, diharapkan dengan desa digital ini mampu membuka lapangan pekerjaan baru di pedesaan. Sehingga, tidak ada lagi urbanisasi yang dilakukan oleh kelompok anak muda di pedesaan, tetapi tetap di desa dan terus berupaya membangun desanya.
"Kalangan pemuda di desa sudah saatnya tidak lagi dinilai sebagai manusia kelas dua, tetapi kita adalah manusia yang mampu menghadapi transformasi zaman, mampu bersaing dengan berbagai masyarakat dan kelas di perkotaan," imbaunya.
Hal senada disampaikan Anggota Fraksi PPP DPRD Jabar, Yusuf Fuad, bahwa program desa digital ini dinilai sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam membangun pedesaan. Untuk itu, dengan adanya program desa digital ini diharapkan masyarakat desa bisa memahami UU Desa yang bertujuan untuk penguatan desa dari aspek ekonomi, pertanian, perkebunan hingga kepariwisataan.
"Desa digital itu penguatan desa, tetapi tidak sampai menghiraukan etika adat dan budaya atau kearifan lokal desa tersebut," tambahnya.
Artinya, pembangunan desa tidak bisa disamaratakan tetapi harus sesuai dengan potensi SDM, adat istiadat atau kearifan lokal dan dengan program ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di desa.
Jangan Hanya Launching
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Oleh Soleh justru mempertanyakan soal program desa digital yang baru diluncukan Gubernur Jabar, M Ridwan Kamil yang didukung oleh PKB pada Pilgub Jabar kemarin.
Menurut Oleh, apakah program desa digital ini akan terus berlanjut atau hanya launching seperti kebanyakan program gubernur terpilih yang dirasa banyak launching di media tetapi nyaris tidak diketahui keberlanjutannya dan evaluasi berjalan dengan baik atau tidak program yang baru diluncurkan tersebut.
"Kami memang menyambut baik digital desa dan program Kang Ridwan Kamil, tetapi bagaimana kelanjutannya nanti, jangan banyak launching tetapi tidak jelas kelanjutannya," tuturnya.
Di samping itu, Fraksi PKB pun mempertanyakan soal program satu desa satu program dan 'jamu' atau jalan mulus yang dijanjikan gubernur dan wakil gubernur Jabar terpilih. Jangan sampai, janji politik terlupakan karena kurang anggaran ataupun alasan lain. Padahal banyak warga Jabar yang mempertanyakan program tersebut. []
