Saya dulu pernah berjanji mau membahas kasus mega korupsi Jiwasraya yang kerugiannya ditetapkan sebesar Rp 17 triliun. Tapi karena ada wabah corona, kasus ini pun seperti hilang ditelan bumi. Orang kemudian lebih sibuk bicara pro dan kontra lockdown dan angka-angka fantastis korban corona.
Sampai seorang teman, yang memang tidak suka dengan pemerintahan kali ini, mencoba mencolek saya dan bertanya dengan nada sinis, "Apa kabar kasus Jiwasraya? Jangan-jangan kasusnya sudah hilang. Jaksa Agung kok diam-diam aja? Beda dengan KPK sebelum masa Firli Bahuri yang hampir tiap saat membongkar kasus korupsi." Dan dia pun tertawa mengejek.
Saya yang baca jadi ikutan ketawa. Lha, masa Kejaksaan Agung mau dibandingkan dengan KPK sebelum masa Firli Bahuri? Itu seperti membandingkan tinggi pohon cabai dengan Monas. Enggak imbang sama sekali.
Selama lima tahun dari 2014 sampai 2019, KPK era sebelum era baru ini, hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi biaya operasional mereka selama 5 tahun tercatat lebih dari Rp 3 triliun. Besar pasak daripada tiang, kata orang.
Sedangkan Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang negara, dua kali lipatnya dari korupsi saja. Dan polisi malah lebih besar.
KPK kemarin itu besar bukan karena kinerja, tapi karena citra. Mereka lebih suka menangkap sosok atau tokoh yang bisa bikin heboh, daripada sibuk melihat besar nilai tangkapan. Kerja sama dengan media, mereka dapat berita. Hasil tangkapan? Ya cuma dapat ikan teri saja.
Selama lima tahun dari 2014 sampai 2019, KPK era sebelum era baru ini, hanya bisa mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi biaya operasional mereka selama 5 tahun tercatat lebih dari Rp 3 triliun. Besar pasak daripada tiang, kata orang.
Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan kasus korupsi Jiwasraya di gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)
KPK sekarang beda. Mereka lebih fokus pada nilai tangkapan yang besar, daripada sibuk pencitraan. Itulah kenapa mereka sekarang tidak banyak tampak di permukaan. Kejaksaan Agung pun juga begitu.
Dalam kasus Jiwasraya, mereka fokus bagaimana mengembalikan kerugian hasil korupsi sebesar Rp 17 triliun itu.
Besarnya nilai korupsi di Jiwasraya ini memang tidak main-main. Karena itu butuh kehati-hatian, jangan sampai para tersangka lolos dan bahkan bisa melarikan diri keluar negeri dengan membawa uang yang banyak sekali.
Kasus Jiwasraya ini bukan seperti kasus tangkap tangan mantan Ketua Partai PPP, Rommy, yang kedapatan menyuap Rp 300 juta. Itu mah gampang.
Kasus Jiwasraya ini cabangnya banyak, pelaku korupsinya bukan satu orang. Bahkan kabar terakhir, Kejaksaan juga sedang menyelidiki apakah ada peranan orang-orang di dalam OJK di kasus ini.
Yang lebih sulit, hasil korupsi Jiwasraya dengan nilai belasan triliun rupiah ini sudah berbentuk aset di 10 negara. Uang hasil korupsi itu kebanyakan diinvestasikan ke banyak perusahaan di Singapura dan Eropa. Kebayang kan sulitnya melacak semua hasil korupsi itu? Bahkan salah satu aset hasil korupsi itu berupa tambang emas.
Petugas Kejaksaan Agung RI memeriksa barang bukti sitaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terpakir di Gedung Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. (Foto: Antara/Reno Esnir)
Nah, untuk menyita semua aset itu Jaksa Agung harus banyak kerja sama dengan lintas pemerintahan, bahkan lintas negara. Ini bukan kerjaan yang semalam selesai. Ini kerjaan otak dan kemampuan jaringan.
KPK yang dulu itu yang katanya ada Taliban di dalamnya, jelas enggak mampu model kerjaan begini, karena mereka tidak punya skill. Makanya mereka lebih asyik main sadap dan tangkap tangan, lebih mudah, tidak memeras otak yang lebih keras.
Eh, kasus Jiwasraya masih belum tuntas, corona pun datang. Langsung Kejaksaan harus pula membagi waktu mengawasi anggaran ratusan triliun rupiah yang disebarkan ke banyak daerah. Kebayang lagi kan pusingnya?
Dan kabar terakhir, sampai sekarang Kejaksaan sudah menyita aset dari para tersangka korupsi sebesar Rp 13 triliun. Berarti masih kurang Rp 4 triliun lagi yang sedang dicari, ada di mana, untuk disita juga.
Setahu saya yang suka baca-baca berita, bukan dari hasil 'katanya' ini, Kejaksaan Agung sudah hampir merampungkan berkas-berkasnya untuk dibawa ke pengadilan. Dan prestasi Kejaksaan Agung ini mendapat apresiasi dari kelompok Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, salah satu pelapor kasus Jiwasraya.
Jadi, untuk teman yang bilang kasus Jiwasraya ini hilang, rupanya kurang mengikuti perkembangan. Jaksa Agung lagi kerja, jadi jangan diganggu dulu, ya.
Kita lihat beberapa waktu ke depan, kasus ini akan disidangkan dan kita akan kembali melihat tontonan di pengadilan kasus korupsi yang puluhan tahun ini dibiarkan.
Dan jangan-jangan ada tokoh baru, terkenal lagi, dari sebuah partai besar yang ternyata ikut menikmati hasil korupsi Jiwasraya ini. Wah, bisa gempar se-Indonesia Raya.
Ini bukan kasih clue lho ya, cuma tabak-tebakan aja.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Baca juga:
- Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp 16,81 Triliun
- Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Tanah di Jaksel
- Nasib Jiwasraya Terombang-ambing
