Sejak Jokowi memimpin Indonesia tahun 2014, satu di antara program besarnya adalah menguasai kembali sumber daya alam Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai asing. Jokowi berpatokan pada UUD 1945, terutama pasal 33 ayat 2, yaitu "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
Bunyi undang-undang itu gagah memang, tetapi cara menguasainya juga tidak gampang. Sumber daya alam Indonesia yang kaya raya, sejak dulu dijual kepada asing melalui berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa politik.
Tahun 1961 Presiden pertama RI Soekarno sedang gencar-gencarnya merevisi kontrak pengelolaan minyak dan tambang di Indonesia yang dikuasai asing. Soekarno dulu ingin minimal 60 persen keuntungan perusahaan asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia.
Supaya kita bisa menguasai sumber daya alam kita sendiri, Soekarno bahkan mengirimkan banyak mahasiswa pintar untuk belajar ke luar negeri. Tapi kemudian kita tahu, Presiden Soekarno terguling karena peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Dan, entah karena kebetulan, dua tahun sesudah peristiwa PKI itu, tepatnya tahun 1967, Freeport pun menguasai tambang di Papua.
Sejak itu Indonesia hanya menjadi tamu di rumahnya sendiri, karena posisi perusahaan Freeport dan Indonesia sejajar lewat Kontrak Karya yang dikeluarkan pemerintah kita sendiri. Dan ketika Jokowi memimpin, dia ingin mewujudkan kembali mimpi Soekarno, yaitu menguasai kembali sumber daya alam kita.
Tapi itu juga tidak mudah, karena Indonesia harus berhdapan dengan dunia internasional kalau mengambil alih semua penguasaan itu dengan sembarangan. Salah ambil sikap sedikit saja, bisa jadi asing kembali di negara ini dan peristiwa PKI kedua terjadi di Indonesia.
Jokowi bermain cerdik dan legal. Kontrak-kontrak karya yang membuat banyak perusahaan minyak dan tambang asing menjadi raja di rumah kita, diubah menjadi hanya Izin Usaha Penambangan Khusus atau IUPK.
Posisi sekarang berubah, Indonesia jadi berdaulat karena punya hak mengeluarkan izin dan membatalkan izin penambangan, seandainya perusahaan-perusahaan asing itu tidak mau mengikuti peraturan di negeri ini.
Mimpi Soekarno pelan-pelan diwujudkan oleh seorang Jokowi.
Presiden Jokowi di ruang kerjanya di Istana Bogor, dengan latar belakang foto Presiden pertama RI Soekarno di dinding. (Foto: Instagram/@jokowi)
Peraturan apa itu? Salah satunya adalah perusahaan asing di Indonesia harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia. Pelepasan saham sebagian dari perusahaan asing ke Indonesia ini disebut dengan divestasi. Tentu pelepasan itu harus dihargai dengan konsep jual beli, supaya legal dan sah di mata dunia internasional. Dan perusahaan asing di Indonesia tidak bisa menolak, supaya mereka tetap dapat izin usaha penambangan di negeri ini.
Dan begitulah caranya Indonesia mendapat 51 persen saham PT Freeport Indonesia, yang berarti kita menguasai mayoritas saham, dan itu juga berarti kita punya kuasa terhadap perusahaan tambang besar Freeport beserta seluruh aset, teknologi, dan cadangan tambang yang ada.
Mimpi Soekarno pelan-pelan diwujudkan oleh seorang Jokowi.
Belum selesai sampai di situ, beberapa hari lalu tepatnya tanggal 20 Juni 2020 Indonesia juga membeli 20 persen saham PT Vale Indonesia, perusahaan tambang raksasa yang menguasai tambang nikel di Indonesia. Model penguasaannya sama dengan Freeport. PT Vale Indonesia 'dipaksa' menandatangani perjanjian untuk melepas 20 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia, kalau mereka ingin izin usaha tambangnya diteruskan.
Sesudah PT Freeport, kemudian PT Vale yang bergerak di tambang nikel, lanjut ada 5 perusahaan tambang lagi yang akan dibeli Indonesia karena kewajiban divestasi saham itu.
Meski konsepnya 'memaksa' tetapi Indonesia tetap bermain dengan cara legal dan sesuai aturan internasional, yaitu dengan cara membeli, bukan merampas sewenang-wenang. Dan untuk membeli saham PT Vale Indonesia itu, pemerintah menggabungkan 5 perusahaan tambang milik negara dalam satu holding, yang kemudian mereka beri nama Mining Industry Indonesia atau disingkat MIND ID.
Perusahaan holding ini membeli saham PT Vale Indonesia sebesar 20 persen dengan nilai lebih dari Rp 5 triliun. Dengan masuk menjadi pemilik saham di PT Vale Indonesia, pemerintah punya hak untuk ikut mengendalikan arah kebijakan perusahaan.
Sudah selesai sampai di situ? Oh, belum. Lewat Undang-Undang Minerba baru yang disahkan DPR, setahap demi setahap perusahaan asing wajib menjual sahamnya untuk dibeli pemerintah Indonesia sampai 51 persen saham, yang akan menjadikan pemerintah kita sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan-perusahaan itu.
Sesudah PT Freeport, kemudian PT Vale yang bergerak di tambang nikel, lanjut ada 5 perusahaan tambang lagi yang akan dibeli Indonesia karena kewajiban divestasi saham itu.
Ngeri, kan? Ngeri lah. Indonesia sekarang bukan lagi anak kecil yang bisa diam karena dikasih permen. Para mafia yang bermain komisi di masalah tambang ini dihabisi. Dengan menguasai mayoritas saham di perusahaan-perusahaan besar tambang itu, setahap demi setahap mimpi Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, akan terwujud segera.
Dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," akan terbukti.
Jokowi memang bukan anak biologis Soekarno, tetapi sudah jelas dia adalah anak ideologis yang paling menyerupai dalam bentuk visi bagaimana negeri ini kelak ke depan.
Lalu apa yang kita harus lakukan? Ya jelas, kita harus menjaganya, menjaga cita-citanya, menjaga mimpinya, dengan juga menjaga tongkat estafet yang nanti akan diserahkan kepada calon pemimpin yang mempunya visi yang sama. Karena keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, bukan saja mimpi Soekarno, atau mimpi Jokowi, atau mimpi pemimpin lain yang kelak akan menggantikannya, tetapi itu juga adalah mimpi kita semua, bangsa Indonesia yang bangga dengan akarnya.
*Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi
Baca juga:
- Inalum Akuisisi Saham Vale, Pengamat: Strategi Bagus
- Beli Saham Vale, Erick Diminta Kontrol Ketat BUMN
