Jakarta – Satu hari setelah pemogokan "diam" yang mengakibatkan jalan-jalan di banyak kota di seluruh Myanmar lengang dan tampak kosong, para demonstran hari Kamis, 25 Maret 2021, kembali melancarkan unjuk rasa secara terus-menerus, menentang junta militer yang berkuasa. Militer Myanamar lakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil de facto pimpinan Aung San Suu Kyi pada tanggal 1 Februari 2021.
Ada sejumlah laporan mengenai tentara yang menggunakan kekerasan dalam membubarkan aksi protes di Kota Mawlamyine dan di Hpa-An, ibukota negara bagian Karen tenggara. Sejumlah tentara juga menghadapi para pengunjuk rasa yang menyalakan lilin di seluruh negeri, dengan laporan sedikitnya satu pria ditembak mati.
Sebuah jalan tampak sepi saat warga melakukan mogok "senyap" menentang kudeta militer di Monwya, Ibu Kota Wilayah Sagaing, Myanmar, Rabu, 24 Maret 2021 (Foto: voaindonesia.com –VOA Burmese Service)
Para aktivis pro-demokrasi mendesak masyarakat untuk tinggal di rumah dan tidak melakukan bisnis apa pun hari Rabu, sebuah taktik baru yang dilakukan untuk menghindari reaksi militer yang semakin mematikan terhadap demonstrasi yang berlangsung setiap hari dan tanpa henti sejak pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat tinggi pemerintah sipil dicopot dari kekuasaan dan ditahan militer pada 1 Februari 2021.
Kelompok aktivis lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan sedikitnya 286 orang terbunuh oleh pasukan militer selama berlangsung tindakan keras tersebut.
AAPP juga menyatakan lebih dari 2.900 warga ditangkap dan ditahan sejak tindak kekerasan dimulai. Akan tetapi lebih dari 600 pengunjuk rasa dibebaskan Rabu lalu dari penjara Insein di kota utama Yangon.
Mengutip "penolakan militer untuk membatalkan kudeta dan melanjutkan aksi kekerasan terhadap para pengunjuk rasa yang damai", AS mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap rezim tersebut.
Pemimpin sipil de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dikenai 4 dakwaan (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters)."Hari ini Amerika Serikat mengambil tindakan paling signifikan hingga saat ini untuk memberlakukan sanksi yang harus ditanggung oleh rezim militer," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, dalam sebuah pernyataan, Kamis, 25 Maret 2021.
Amerika Serikat menunjuk dua entitas terkait dengan para pemimpin kudeta, Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC). MEHL dan MEC adalah dua perusahaan induk terbesar milik militer di Myanmar yang semua sahamnya dimiliki dan dikelola oleh para perwira atau mantan perwira militer, resimen, dan unit-unit tentara Myanmar, serta organisasi yang dipimpin oleh mantan anggota militer.”
Menlu Blinken menambahkan bahwa Inggris akan mengambil tindakan serupa terhadap MEHL (mg/lt)/voaindonesia.com. []
