Jakarta, (25/6/2018)- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Jansen Sitindaon memastikan pernyataan Ketua Umum Partainya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepenuhnya fakta. SBY dipastikan memiliki data dan informasi terkait oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Yang disampaikan SBY itu sepenuhnya fakta yang didengar dan disampaikan langsung ke beliau," ungkapnya saat dikonfirmasi Tagar, Senin (25/5).

"Sebagai mantan Presiden, dan 30 tahun jadi tentara sampai Menkopolhukam, dan lain-lain, pasti semua ada data dan informasinya. Bukan ujug-ujug bicara ke publik," sambungnya.

Publik pun menurut Jansen pasti paham betul  dengan DNA Politik SBY. Ia selalu hati-hati, ketika membuat pernyataan ke publik.

"Dan publik juga sudah paham kok, "DNA politik" SBY ini selalu bicara terukur dan hati-hati. Tidak pernah tanpa data berbicara ke publik," ujarnya.

Apalagi, ungkapan SBY itu diperkuat pasca dirinya berbicara pada 18 Juni di Madiun yang mengingatkan aparat negara seperti TNI, Polri, dan BIN untuk netral dalam Pilkada. Tak lama berselang terungkap dugaan keterlibatan Wakil Kapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin dengan salah satu pasangan calon Gubernur Maluku, Irjen Purnawirawan Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri.

Kemudian menyebabkan Hasanuddin dibebastugaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian daru jabatan lama dan dimutasi ke jabatan baru.

"Dalam hitungan hari saja terbongkar ke publik Wakapolda Maluku terlibat dan berpihak ke salah satu calon Gubernur, yang kemudian membuatnya dicopot oleh Kapolri. Apa coba namanya itu kalau bukan aparat negara tidak netral dalam Pilkada kali ini?" terang Jansen.

Ia menuturkan sesungguhnya sebagai pelaku reformasi, pernyataan SBY itu sebagai bentuk keprihatinan SBY terhadap para prajurit yang menjadi korban demokrasi. Sehingga, ia terus mengingatkan agar TNI, Polri, maupun BIN menjaga netralitasnya di Pilkada.

"Kasihan demokrasi kita, para prajurit di bawah dan lembaga negara jadi korban. Itulah yang ingin dijaga SBY sebagai pelaku reformasi TNI, Polri sehingga meminta Polri, BIN dan TNI menjaga netralitasnya, tidak melanggar sumpah jabatan dan mematuhi UU," tandasnya. (nhn)