Jakarta - Politikus Partai Demokrat Darizal Basir mengatakan klaim Pemerintah China atas perairan laut Natuna tak bisa ditoleransi. Menurut dia, Tentara Nasional Indoneisa (TNI) harus meningkatkan patroli di sepanjang zona ekonomi eksklusif.
Ancaman militer dari luar semakin jelas.
"Tidak ada toleransi untuk siapapun yang mencoba-coba mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia setapak-pun, baik di darat maupun di Laut, " kata Darizal melalui pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Senin, 6 Januari 2020.
Untuk itu, lanjut dia, TNI meningkatkan patroli pengawasan, khususnya di sepanjang zona ekonomi ekslusive yang rawan seperti laut Natuna. Menurut dia, prinsip hubungan bilateral antar dua negara harus dilandasi oleh semangat kesetaraan.
Selain itu, kata dia, harus bisa saling menghormati wilayah kedaulatan masing-masing. Ia mengatakan, sebagai sahabat mestinya Pemerintah China menghormati wilayah kedaulatan Indonesia.
"Apalagi terkait batas wilayah perairan/laut sudah diputuskan di PBB," ucap dia.
Apabila Pemerintah China masih bersikeras, lanjut dia, ke depan harus dilakukan evalusi untuk melanjutkan hubungan Kerjasama Indonesia-China.
Dalam rangka antisipasi menghadapi situasi yang sama kedepan, kata dia, Kementerian Pertahanan harus segera melakukan percepatan capaian program Minimum Essential Force (MEF) khususnya di matra Laut dan Udara.
"Ancaman militer dari luar semakin jelas. Tidak Ada pilihan lain, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan harus segera melakukan percepatan realisasi MEF tahap ini, khususnya di matra Laut dan Udara," ujar Darizal. []
