Jakarta – Dalam peresmian UU ciptaker yang dilakukan DPR RI dan sejumlah pihak pada Senin 5 Oktober lalu membuat mahasiswa dan buruh turun ke jalan untuk menolak UU ini. Dalam peresmian terjadi sebuah adu mulut antara wakil dari Demokrat yaitu Benny K Harman dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang hendak memberikan kesempatan kepada pemerintah memberikan pandangan.
Pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin kemudian mengancam kepada Benny K Harman jika tak mengikuti aturan sidang bakal dikeluarkan dari ruang sidang. Benny terus meminta waktu satu menit untuk membahas sejumlah pasal, namun Azis Syamsuddin tidak memberi kesempatan tersebut.
"Tidak, Anda bisa dikeluarkan kalau tidak mengikuti aturan. Saya pimpinannya," tegas Aziz.
Karena tak puas dengan aturan sidang, Benny K Harman dari Partai Demokrat mengatakan keluar dari ruang rapat. "Kami dari Fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari sidang paripurna," katanya.
Namun ternyata pada 2019 lalu partai Demokrat sangat mendukung Omnibus Law yang baru disahkan ini.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan pada bulan Maret 2020 lalu mengatakan bahwa Demokrat tengah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan hanya membahas tentang Omnibus law.
Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omnibus Cipta Kerja yang sesuai dengan program SBY,
Hasilnya Syarief mengatakan bahwa Omnibus law mirip dengan progam SBY ketika memipin Indonesia. “Secara khusus, Demokrat setuju dengan semangat Omnibus Cipta Kerja yang sesuai dengan program SBY,” katanya pada 6 Maret 2020 lalu.
“Kalau masalah tenaga kerja ini katanya untuk meng-create lapangan pekerjaan, kalau itu sama dengan program pak SBY dulu strategi pembangunan pak SBY kan salah satunya adalah pro kepada bagaimana meningkatkan tenaga kerja, lapangan kerja,” tambahnya.
Seiring berjalannya waktu ternyata partai Demokrat melakukan manuver, yaitu menolak pengesahan Omnibus Law di dalam peresmian. Bahkan Benny Harman walk out dalam rapat tersebut. Lalu hal itu sama persis dengan peryataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief.
Dalam akun twiiter Arief pada Sabtu 3 Maret 2020 lalu, Arief membuat cuitan bahwa alasan kuat Partai Demokrat menolak Omnibus Law karena masih banyak yang perlu diperbaiki karena bisa berdampak pada melencengnya keadilan sosial.
“Partai Demokrat menolak RUU Omnibuslaw ke Paripurna bukan karena berada di luar pemerintahan, bukan ingin ambil efek elektoral, Tetapi jika diputuskan terburu-buru, apalagi yang menyangkut nafas dan arah pondasi/sistem ekonomi, jika tidak hati-hati akan kesampingkan keadilan sosial,” tulis Arief.
Menanggapi hal ini Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyatakan bahwa penolakan partai terhadap RUU tersebut pada masa last minutes' merupakan sebuah sikap yang useless.
"Kalau parpol senayan mau menolak UU seluruhnya, tolak RUU sejak awal seluruhnya," cuit Fahri di akun Twitternya.
Dia juga melanjutkan bahwa memberikan penolakan di akhir waktu ketika setelah membahas ribuan pasal dan menyetujuinya satu persatu adalah tindakan yang seakan membohongi rakyat banyak.
"Menolak di ujung setelah ikut mebahas ribuan pasal dan menyetujuinya satu persatu sama juga bohong," tambahnya.
Maka dia menilai, apa yang diungkapkannya itu merupakan bentuk kritik terhdap dua partai yang diketahui mengambil keputusan menolak omnibus law UU Cipta Kerja, keduanya yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia juga mengingatkan masyarakat agar bersikap kritis terhadap sikap kedua partai tersebut. []
Baca juga:
