Jakarta, (Tagar 7/8/2017) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menghimbau, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Perbaikan kinerja program dan penyerapan anggaran di KKP mutlak disegerakan agar permasalahn yang masih belum terselesaikan di desa-desa pesisir, seperti peralihan alat tangkap ikan, penyelesaian kelengkapan dokumen kapal, dan perbaikan kelembagaan dan layanan perizinan perikanan baik di pusat maupun di daerah, bisa diatasi," ungkap Abdul Halim di Jakarta, Senin (7/8).
Menurutnya tingkat serapan APBN semester I-2017 untuk KKP hanya sekitar 15,7 persen. APBN KKP pada tahun 2017 sebesar Rp 9,3 triliun dan turun Rp 4,5 triliun dibandingkan APBN 2016, sementara anggaran yang terealisasi senilai Rp1,4 triliun.
"Jika tidak ada perbaikan di sisa waktu kurang dari empat bulan karena adanya pembahasan RAPBN Perubahan tahun 2017, permasalahan kelautan dan perikanan akan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Padahal, perbaikan kesejahteraan rakyat tidak bisa ditunda," jelasnya.
Dia mendesak KKP untuk tingkatkan kinerja anggarannya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir, agar program yang sudah direncanakan sejak tingkat desa bisa diimplementasikan demi kesejahteraan rakyat terutama nelayan. (ard/ant)
