Jakarta - Direktur eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago beranggapan sebagian anggota DPR yang ada di Parlemen tersandera akan kebijakan partai masing-masing.
Pangi menduga, ada persekongkolan antara oligarki, cukong, serta pengusaha besar dengan partai yang ada di DPR, sehingga membuat banyak fraksi partai menyetujui Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
Dan partai dikendalikan oleh para oligarki, dan para cukong, serta pengusaha besar itu. Mau tidak mau harus mengikuti perintah partai
"Secara pribadi jangan-jangan ada juga anggota DPR yang mengetahui bahwa UU ini banyak yang tak beres. Tapi karena ini keputusan partai, mereka harus tunduk kepada agenda dan kepentingan partai," kata Pangi dihubungi Tagar, Selasa, 6 Oktober 2020.
Dia mengatakan, partai politik yang ada di Indonesia dikendalikan oleh para oligarki, cukong, serta pengusaha besar.
"Ya mereka (anggota DPR) enggak bisa ngapa-ngapain juga. Mereka hanya jadi robot. Dan partai dikendalikan oleh para oligarki, dan para cukong, serta pengusaha besar itu. Mau tidak mau harus mengikuti perintah partai. Walaupun jika ditanya satu per satu, boleh jadi sebenarnya mereka enggak mau terlalu memaksakan (UU Cipta Kerja)" ujarnya.
Analis politik ini berpandangan, anggota DPR kebanyakan tidak bisa membantah arahan dari partai, sehingga keputusan untuk mendukung UU Cipta Kerja terus berjalan, dan tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat.
"Tapi karena aturan partai itu tegak lurus, jadi mereka tidak bisa memilih kepentingan masyarakat, tidak bisa menyambung lidah rakyat. Mereka juga tidak bisa menyambung suara rakyat karena mereka dikendalikan pemilik modal," kata dia.
- Baca juga: YLBHI Nilai Polisi Ikut Berpolitik dalam Masalah Omnibus Law
- Baca juga: Analis: UU Cipta Kerja Bukan Agenda Kepentingan Masyarakat
"Mau tidak mau mereka harus ikut perintah partai. Secara pribadi, hati nurani mereka jangan-jangan menolak juga. Inikan keputusan kolektif kolegial," ucap Pangi menambahkan.[]
