Pekanbaru, (Tagar 21/8/2018) – Terkait rencana penyelenggaraan deklarasi #2019gantipresiden yang akan diselenggarakan di Kota Pekanbaru akhir pekan mendatang, Pemuda Pancasila Provinsi Riau mengancam akan menyegel bandar udara.
"Kami minta polisi tidak berikan izin. Apabila diberikan izin, bandara akan kami segel, akan kami tutup," kata Wadankoti Mahatidana Pemuda Pancasila Riau, Renaldi usai menyampaikan aspirasinya di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (21/8).
Deklarasi 2019 ganti presiden rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 26 Agustus mendatang. Neno Warisman dan Ahmad Dhani rencananya akan hadir dalam kegiatan tersebut.
Renaldi seperti dirilis Antara mengatakan, jika Polda Riau tetap memberikan izin kegiatan tersebut, maka pihaknya akan menyegel Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Kami akan bermalam di bandara agar mereka (Neno Warisman dan Ahmad Dhani) tidak akan keluar," ujar Renaldi.
Lebih jauh, Renaldi menjelaskan, penyelenggaraan deklarasi 2019 ganti presiden hanya akan memecah belah masyarakat Provinsi Riau, yang sejauh ini ia nilai sudah sangat kondusif.
Dia mengaku tidak mempermasalahkan siapa pun nanti presiden terpilih. Namun, menurut dia, kegiatan deklarasi ganti presiden yang akan digelar tersebut tidak pada waktu yang tepat.
Pada kesempatan yang sama, penolakan juga muncul dari Ikatan Keluarga Nias Riau yang diwakili oleh Sefianus Zai.
Zai yang pada saat bersamaan juga mendatangi Polda Riau bersama Pemuda Pancasila menilai, kegiatan tersebut sarat muatan politis dan melanggar aturan berlaku.
"Ini kan belum masa kampanye dan sarat muatan politis. Kami khawatir terjadi gesekan di masyarakat," ujarnya.
Selain dua ormas di atas, pada waktu yang sama penolakan juga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku mahasiswa. Penolakan itu dilakukan dengan aksi demonstrasi di pintu masuk Mapolda Riau.
Kepolisian Daerah Riau sendiri hingga kini menyatakan belum menerbitkan izin penyelenggaraan deklarasi #2019gantipresiden.
"Masih kita evaluasi dan pertimbangkan. Nanti kita putuskan apakah diberi izin atau tidak. Atau sekadar menerima pemberitahuan dari mereka bahwa mereka akan melakukan kegiatan," kata Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Riau, Kombes Pol Trijan Faisal, Selasa (21/8).
Trijan Faisal menjelaskan, sejauh ini Polda Riau belum menerima secara langsung permohonan izin dari panitia penyelenggara deklarasi. Surat permohonan izin baru disampaikan oleh panitia ke Polresta Pekanbaru.
Sementara Polresta Pekanbaru sendiri tengah berkoordinasi dengan Intelkam Polda Riau terkait perizinan deklarasi. Evaluasi dan pertimbangan Polda Riau akan diputuskan seiring berjalannya waktu, terutama melihat fenomena pro dan kontra yang saat ini terus bermunculan di kalangan masyarakat.
"Berjalannya waktu semakin banyak masyarakat yang menolak. Jadi itu bahan evaluasi sebagai ancaman kita atau tidak," jelas Trijan Faisal.
"Kalau ini muncul di permukaan dan munculkan benturan di masyarakat, lebih baik tidak kasih izin. Lebih bagus kita perkuat kondusifitas wilayah kita," imbuhnya.
Disebutkan, rencana penyelenggaraan deklarasi ganti presiden sudah muncul ke permukaan dan menjadi bahan diskusi masyarakat Provinsi Riau akhir-akhir ini.
Sejumlah spanduk mendukung kegiatan itu bertebaran di sudut Kota Pekanbaru. Spanduk berisi penolakan juga tidak kalah banyak.
Bahkan, sejumlah organisasi masyarakat, seperti Pemuda Pancasila Provinsi Riau dan Ikatan Keluarga Nias Riau (IKNR) terang-terangan mendatangi Polda Riau untuk menyatakan penolakan. []
