Jakarta - Tokoh senior Taliban Waheedullah Hashimi mengungkapkan bahwa tak seharusnya wanita Afghanistan diizinkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan bersama kaum pria.
Sebagaimana diberitakan Reuters pada Senin, 13 September 2021, jika sikap ini diterapkan secara formal, akan secara efektif melarang para wanita bekerja di kantor-kantor pemerintah, bank, perusahaan media, dan lainnya.
Ditegaskan Waheedullah Hashimi, Taliban akan sepenuhnya menerapkan syariat Islam menurut versinya.
Di sisi lain, ada tekanan dari masyarakat internasional untuk mengizinkan perempuan memiliki hak bekerja di tempat yang mereka inginkan.
Sejak meraih kekuasaan bulan lalu, para pejabat Taliban mengatakan perempuan akan dapat bekerja dan belajar dalam batas-batas yang ditetapkan syariat.
Tetapi ada ketidakpastian yang meluas tentang efek praktis apa yang akan terjadi pada kemampuan wanita mempertahankan pekerjaan mereka.
Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan dari 1996-2001, perempuan dilarang bekerja dan mendapat pendidikan.
Isu ini sangat penting bagi masyarakat internasional dan dapat berdampak pada jumlah bantuan dan bantuan lain yang diberikan kepada Afghanistan, yang kini berada dalam pergolakan krisis ekonomi.
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariat ke Afghanistan," papar Hashimi.
Dia menambahkan, "Syariat... tidak mengizinkan pria dan wanita untuk berkumpul atau duduk bersama di bawah satu atap. Laki-laki dan perempuan tidak bisa bekerja bersama. Itu jelas. Mereka tidak diizinkan datang ke kantor kami dan bekerja di kementerian kami."
Tidak jelas sejauh mana komentar Hashimi mencerminkan kebijakan pemerintah baru Afghanistan, meskipun tampaknya lebih berpengaruh dibandingkan komentar publik yang dibuat beberapa pejabat lain.
Pada hari-hari setelah penaklukan Kabul oleh Taliban, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan perempuan adalah bagian penting dari masyarakat dan mereka akan bekerja "di berbagai sektor".
Dia juga secara khusus mengikutsertakan pegawai perempuan dalam seruan agar birokrat pemerintah kembali bekerja.
Namun, penunjukan kabinet yang diumumkan pada 7 September tidak ada satu pun perempuan dan ada laporan luas tentang perempuan yang diberhentikan dari tempat kerja mereka.
Hashimi mengatakan larangan terhadap perempuan juga akan berlaku untuk sektor-sektor seperti media dan perbankan, di mana perempuan menjadi semakin menonjol sejak Taliban jatuh pada 2001 dan pemerintah yang didukung Barat berkuasa.
“Kontak antara laki-laki dan perempuan di luar rumah akan diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya saat berobat ke dokter laki-laki,” papar dia.
Perempuan juga harus diizinkan belajar dan bekerja di sektor pendidikan dan medis, di mana fasilitas terpisah dapat diatur untuk penggunaan eksklusif mereka.
"Kami tentu membutuhkan perempuan, misalnya dalam kedokteran, dalam pendidikan. Kami akan memiliki institusi terpisah untuk mereka, rumah sakit terpisah, universitas terpisah mungkin, sekolah terpisah, madrasah terpisah," ujar dia.
Pada Minggu (12/9/2021), menteri pendidikan baru Taliban mengatakan perempuan bisa belajar di universitas, tetapi harus dipisahkan dari laki-laki.
Perempuan telah melakukan beberapa protes di Afghanistan, menuntut agar hak-hak yang mereka dapat selama dua dekade terakhir dipertahankan. Beberapa demonstrasi telah dibubarkan orang-orang bersenjata Taliban yang melepaskan tembakan ke udara.
Peningkatan hak-hak perempuan lebih terlihat di pusat kota daripada daerah pedesaan yang sangat konservatif. Hal itu berulang kali disebut Amerika Serikat sebagai salah satu keberhasilan terbesar dari operasi 20 tahun di negara yang secara resmi berakhir pada 31 Agustus.
Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan mencapai 23% pada 2020, menurut Bank Dunia, naik dari nol ketika Taliban terakhir berkuasa.[]
Baca Juga:
- PBB Kutuk Tindakan Keras Taliban Terhadap Demonstran Damai
- Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian Tuding Taliban Berbohong
- Taliban Ambil Alih Vila Mewah Panglima Perang Afghanistan
- Taliban Izinkan Wanita Kuliah Hingga Pascasarjana
