Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara meminta pemerintah daerah (Pemda) secepatnya memberikan data penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Menurutnya, data penerima BST sebanyak 1,2 juta kartu keluarga (KK) dari total target 9 juta KK masih di Pemda.
Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri.
"Dari target 9 juta KK, hari ini kami belum mendapat 100 persen. Data baru yang kami terima ada 7,8 juta KK. Masih ada daerah yang belum mengirimkan data. Kami sudah minta untuk dikirim kekurangannya yang 1,2 juta KK," kata Juliari melalui keterangan tertulisnya, Jumat 8 Mei 2020.
Kelengkapan data tersebut terkait dengan upaya mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. "Perintah Presiden agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri," ujarnya.
Baca juga:
- Jokowi ke Mensos: Bikin Hotline Aduan Warga soal Bansos
- Ridwan Kamil: Data Bansos Pusat dan Daerah Tak Sama
- Bahaya saat Anies Baswedan Tunda Sebar Bansos PSBB
Juliari mengatakan, terkait data penerima bansos, tidak bisa dilepaskan dari peran daerah. Salah satu alasannya karena daerah yang paling memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi Covid-19. Kemensos sudah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan data.
Sebelum distribusi bantuan dilakukan, Mensos Juliari sudah menggelar pertemuan melalui video konferensi dengan pimpinan daerah, baik itu gubernur, wali kota, dan juga bupati secara maraton selama dua hari. Melalui komunikasi tersebut, Kemensos pada intinya memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengusulkan penerima bantuan sosial.
Pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos.
"Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata dia.
BST dari pemerintah pusat nilainya sebesar Rp 600.000, diberikan setiap bulannya dan akan berlangsung selama tiga bulan. Penyalurannya BST melalui Kemensos, Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Data Juliari menyebutkan BST saat ini telah menjangkau 1,8 juta KK. Pada Sabtu 9 Mei 2020, total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK.
